SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–DPR membenarkan adanya rencana kunjungan kerja ke Belanda. Kunjungan itu terkait pembahasan RUU Bantuan Hukum yang tengah digodok Badan Legislasi (Baleg).
“RUU Bantuan Hukum ini masih dibutuhkan berbagai masuakan masalah organisasi bantuan hukum. Belanda dipilih karena penyelenggaraan di sana bagus terutama melayani orang-orang tidak mampu,” kata Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono saat dihubungi, Jumat (29/10).
Ignatius mengatakan, rencana kunjungan tersebut masih bersifat pengajuan. Pihaknya masih menunggu konfirmasi dari KBRI Belanda dan instansi terkait di Belanda. “Saat ini kita masih koordinasi. Anggaran dan siapa-siapa saja yang dikirim juga belum dikonfirmasi,” jelasnya.
Menurut Ignatius, kunjungan kerja ini dinilai sangat penting mengingat aturan soal Bantuan Hukum di Indonesia belum ada. Belanda dipilih karena memiliki struktur dan organisasi bantuan hukum yang sudah terlembaga dan cukup baik.
“Pertimbangan ke Belanda karena merupakan salah satu yang terbaik. Secara substansi sangat diperlukan untuk menyempurnakan RUU Bantuan Hukum,” imbuhnya.
Terkait dengan desakan agar DPR membatalkan kunker ke luar negeri di saat bencana terjadi, Ignatius menjawab diplomatis. Menurutnya, kunjungan kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi DPR.
“Kita mendengar seruan itu. Tapi kita juga terbentur dengan agenda legislasi. Kalau ditunda nanti target legislasi juga mundur,” tandasnya.
Selain Panja Bantuan Hukum, lanjut Ignatius, Panja Mahkamah Konstitusi (MK) juga sedang berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Jerman. “Tapi itu juga belum pasti masih harus dikonfirmasi,” ujarnya.
Dari dokumen yang diperoleh detikcom, Jumat (29/10/2010), terlihat jelas rencana kunjungan anggota DPR ke Belanda. Surat bernomor 412/KSAP/DPR/X/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 ini ditujukan kepada Menteri Luar Negeri U.P Urusan Direktur Eropa barat, Kemlu RI dari Sekretariat jenderal DPR RI. dengan tembusan kepada Dubes RI untuk Kerajaan Belanda di Den Haag. Rencana kunjungan dijadwalkan 8-14 Nopember 2010 mendatang.
dtc/tiw