Jumat, 1 Oktober 2010 01:27 WIB Klaten Share :

Kasus pidana pemilu kandas semua

Klaten (Espos)–Panwas Klaten akhirnya gagal menyeret semua pelanggar pidana Pemilu sebanyak 13 kasus ke kepolisian.

Alasannya klasik. Mereka tak mampu menghadirkan saksi selain dari unsur Panwas.

“Ini artinya Panwas tak pernah serius. Dari dulu selalu begitu. Mestinya, kalau ingin serius,ya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari,” tegas Koordinator ARAKK, Abdul Muslih kepada Espos Kamis (30/9).

Ketiadaan saksi, menurut Muslih hanyalah alasan yang dibuat Panwas. Sebab, jika Panwas mau belajar dari kegagalan masa lalu, sebenarnya hal itu bisa diantisipasi. Bahkan, imbuhnya, saksi itu bisa diskenario terlebih dahulu seperti dengan melibatkan warga sebelumnya dalam upaya mengawasi Pemilu.

“Tapi yang terjadi kan seperti yang pernah saya kritik dahulu. Setelah waktu mepet, Panwas seolah baru kelabakan mencari saksi,” tambahnya.

Panwas Klaten sebenarnya telah menemukan sejumlah saksi dari masyarakat. Namun, ketika mereka diminta bersaksi dalam proses penyidikan selanjutnya, ternyata tak satu pun yang bersedia.

“Sudah belasan warga yang mengetahui kejadian, kami mintai tolong semua. Namun tak ada yang mau. Bahkan, hingga tengah malam pukul 23.30 WIB, kami masih terus mengontak para saksi. Tapi, hasilnya tetap nihil,” papar Dwi Pratomo, anggota Panwas Klaten Devisi Pengawasan.

asa

lowongan pekerjaan
garment, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…