SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Gunung Merapi kembali bergerak. Berjuta pasang mata kembali tertuju padanya. Aktivitas gunung yang membelah empat kabupaten di Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu seakan ingin menyampaikan pesan bahwa manusia dan kehidupannya memang harus bersiap diri demi keselamatannya.
“Sebab, letusan Merapi itu bisa dibaca, tak seperti gempa. Maka, perlu adanya persiapan penyelamatan,” ujar Koordinator Tim Siaga Merapi, Sukiman dalam sebuah rapat koordinasi kesiapan bencana alam di pendapa Setda Klaten, Selasa (28/9) lalu.
Pria setengah baya itu memang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan warganya ketika aktivitas Gunung Merapi terus meningkat, mulai langkah taktis yang harus diambil hingga kecemasan warga di pengungsian.
Maklum, selain telah malang melintang menjadi relawan evakuasi bencana alam, Sukiman sejak kecil memang tumbuh dan menghirup udara di lereng Merapi, tepatnya di Dukuh Deles Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang Klaten.
Maklum, selain telah malang melintang menjadi relawan evakuasi bencana alam, Sukiman sejak kecil memang tumbuh dan menghirup udara di lereng Merapi, tepatnya di Dukuh Deles Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang Klaten.
“Bagi saya, yang terpenting pemerintah benar-benar membantu warga tanpa ada udang di balik batu. Itu saja,” lanjutnya penuh gelisah.
Sukiman memang tak mampu lagi menyembunyikan kecemasanya terkait kesiapan Pemkab. Bukan saja soal tak adanya data terkini data penduduk di sekitar Merapi. Namun, juga rusaknya sejumlah infrastruktur berupa jalur evakuasi sepanjang 36 kilometer menuju empat lokasi pengungsian.
Kegelisahan Sukiman memang sungguh beralasan. Sebab, Pemkab Klaten memang mengakui tak memiliki anggaran mencukupi untuk persiapan penanganan bencana Gunung Merapi pada tahun 2010 ini.
Saking minimnya, Pemkab bahkan hanya memiliki dana senilai Rp 80 juta untuk sosialisasi penanganan bencana alam secara keseluruhan di Klaten.
“Anggaran itu sangat tak memadai. Sebab, dana itu hanya cukup untuk sosialisasi bencana alam secara keseluruhan, bukan khusus untuk persiapan
evakuasi,” kata Kepala Kesbangpolinmas Sri Winoto.
Soal persiapan logistik, misalnya, hal itu juga belum terlintas. Begitu pun soal armada pengangkut warga juga masih menjadi pertanyaan besar. Padahal, untuk menjawab pertanyaan di atas Pemkab harus memiliki data terkini soal kondisi wilayah, mulai jumlah warga yang akan dievakuasi, jumlah warga Lansia, anak-anak, ibu mengandung, ketersediaan air, serta kesiapan lokasi evakuasi.
“Sebab, jika status Merapi telah maningkat menjadi siaga, mereka adalah orang pertamakali yang harus dievakuasi,” kata Sukiman.
Kondisi itu barangkali adalah potret buram ketaksiapan Pemkab. Situasi itu barangkali akan jauh lebih memprihatinkan jika mengamati kondisi peralatan pendeteksi aktivitas Gunung Merapi yang tak karuan lantaran lama tak terpakai dan dirusak tangan-tangan jahil.
Mulai tak berfungsinya alat pancar ulang, rusaknya pesawat dua handy talk, hingga ngadat-nya CPU semograf.
“Peralatan kami tidak ada yang support. Kami hanya mengetahui informasi lewat audio saja,” ujar koordinator Pos Pantau Merapi di Dusun Deles Desa Balerante Kecamatan Kemalang, Agus Sarnyoto.
Aries Susanto