“Itu arahan memilih merupakan tanggung jawab saya sebagai Ketua Fraksi untuk menentukan misal siapa panglima TNI, Pimpinan KPK, Kapolri atau siapapun,” ujarnya usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9).
Tjahjo yang diperiksa sejak pukul 10.00 WIB dan keluar pada pukul 11.45 WIB mengaku menyerahkan sejumlah dokumen soal mekanisme pengambilan keputusan untuk memilih Miranda.
Dia mengatakan, keputusan memilih Miranda adalah keputusan fraksi setelah mendapat arahan dari PDIP. Namun dia membantah, memilih Miranda karena sebelumnya ada deal-deal dengan Miranda.
Juga soal pertemuan anggota fraksi PDIP dengan Miranda di Klub Bimasena, Dharmawangsa yang dipimpin oleh Sekretaris Fraksi saat itu, Panda Nababan, Tjahjo mengaku tidak mengetahui.
“Kebetulan saya tahu tapi kalau ada anggota yang mau kenal sama Miranda. Itu terserah mereka, itu sah-sah saja,” pungkasnya.
inilah/rif