Kamis, 30 September 2010 08:39 WIB News Share :

Kasus Sukawi, Kejati Jateng tunggu saksi ahli

Semarang–Proses penyidikan kasus korupsi dengan tersangka mantan Walikota Semarang, Sukawi Sutarip terus berjalan. Saat ini pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah  menunggu penunjukan saksi ahli dari kalangan akademisi agar bisa memberikan keterangan secara objektif dalam penyidikan kasus tersebut.

“Permohonan untuk menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi tersebut telah kami ajukan ke sejumlah universitas negeri di Kota Semarang sekitar satu bulan lalu, namun hingga saat ini belum ada tanggapan,” kata Kepala Kejati Jateng Salman Maryadi di Semarang, Kamis (30/9).

Menurut Salman langkah yang ditempuh pihaknya sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Sesuai aturan, kami tidak berhak untuk menunjuk langsung saksi ahli dari kalangan akademisi untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sukawi,” ujarnya.

Salman tidak mempermasalahkan adanya tudingan dari beberapa pihak tertentu yang menyebutkan bahwa jajaran kejaksaan lambat dalam menangani kasus ini.

“Penyidik Kejati Jateng dalam bertindak termasuk memeriksa seseorang itu berdasarkan alat bukti dan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa, tidak sembarangan,” katanya.

Hal tersebut dilakukan, kata dia, dengan tujuan agar konstruksi hukum dalam menyusun dakwaan tidak terdapat kekeliruan yang berakibat dakwaan yang telah disusun menjadi lemah saat di persidangan.

Mantan Wali Kota Semarang periode 2005-2010, Sukawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jateng dalam kasus dugaan korupsi penggunaan bantuan organisasi kemasyarakatan pada pos dana fasilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2004 senilai Rp 2,8 miliar serta bantuan mobilitas DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 sebesar Rp 2,19 miliar.

ant/rif

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU REJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…