SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Beijing–China menuding Amerika Serikat (AS) melanggar aturan World Trade Organization (WTO), setelah Kongres AS meloloskan UU untuk menekan China agar tidak mengekang mata uangnya. Negeri tirai bambu itu menegaskan pihaknya tidak pernah menekan yuan agar terus melemah.
Penegasan itu disampaikan juru bicara Kementerian Perdagangan China, Yao Jian, seperti dilansir dari kantor berita Xinhua dan dikutip oleh AFP, Kamis (30/9/), merespons keputusan Kongres AS tentang UU yang memungkinan AS memberikan sanksi kepada China.
“(Keputusan) ini tidak konsisten dengan aturan WTO yang relevan untuk menerapkan investigasi anti subsidi berdasarkan alasan mata uang. China tidak pernah memperlemah mata uangnya guna mendapatkan keuntungan daya saing. AS tidak dapat menggunakan defisit perdagangannya dengan China sebagai alasan untuk mengadopsi kebijakan proteksi perdagangan,” tegas Yao.
Seperti diketahui, House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui UU untuk menekan China agar melonggarkan mata uangnya lebih cepat, dengan harapan segera mengakhiri kisruh yuan versus dolar AS.
DPR AS menyetujui UU tersebut melalui voting 348-79, dengan sekitar 100 anggota partai Republik bergabung dengan Demokrat. Baik partai Demokrat maupun Republik mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengambil langkah guna mendukung pasar tenaga kerja AS.
UU ini akan menempatkan mata uang China sebagai sebuah subsidi, sehingga memungkinkan pemerintah AS mengenakan bea masuk tambahan untuk barang-barang yang masuk AS. Beberapa barang China kini masuk sebagai barang khusus di AS.
“Kekerasan hati China memanipulasi mata uangnya memberikan kontribusi pada pasar tenaga kerja AS dan memberikan masalah yang serius sehingga membutuhkan langkah nyata,” ujar Ketua Komite Kongres AS Sander Levin seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/9).
Namun keputusan Kongres AS itu tak sepenuhnya mendapatkan dukungan. Sebuah kelompok yang mewakili pebisnis AS di China mengkritik UU itu karena dinilai justru membawa risiko pada pasar tenaga AS yang berhubungan dengan industri berorientasi ekspor dan tidak akan mendongkrak perekonomian AS.
“Menyalahkan China tidak akan membantu perekonomian AS namun UU itu mungkin harus dibayar dengan tenaga kerja AS. Kami meminta Senat AS untuk mereview proposal UU itu dan kami berharap Senat tidak melanjutkan proses legislasinya,” jelas John Watkins, ketua Kamar Dagang AS di China.
UU ini selanjutnya masih memerlukan persetujuan di Senat, yang kemungkinan baru dilakukan setelah pemilihan kongres pada 2 November.
dtc/try