SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Salatiga (Espos)–Walikota Salatiga, John Manuel Manoppo, berupaya lepas tanggung jawab atas polemik yang muncul atas rencananya membangun Tugu Tamansari yang mendapat pertentangan sejumlah elemen masyarakat di kota tersebut. Walikota melemparkan bola panas ke DPRD saat tak mampu memberikan kepastian atas permintaan sejumlah elemen masyarakat Kota Salatiga yang mendatanginya untuk membatalkan usulan tersebut, Rabu (29/9).
Padahal sebelumnya Walikota menegaskan jika pembangunan tugu itu akan terus ia jalankan dengan maupun tanpa dana dari APBD Kota Salatiga.
Seperti rencana ebelumnya, beberapa aktifis LSM yang dimotori Ketua Angkatan Muda Umat Islam (AM UIS) R Utomo, menemui Walikota setelah gagal bertemu pada Senin lalu. Sayangnya, dalam pertemuan yang mulai berlangsung sekitar pukul 12.45 itu dilaksanakan secara tertutup dan wartawan dilarang mengikuti.
Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Salatiga, KH M Iskandar, ikut hadir dalam pertemuan itu bersama sejumlah aktivis lain dari HMI, PMII, dan Badan Koordinasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BPKRMI) Salatiga.
Seusai pertemuan yang berlangsung lebih kurang dua jam itu, Utomo menyampaikan Walikota tak mampu memberikan jawaban atas tuntutan mereka agar pembangunan tugu itu dibatalkan. Saat itu Walikota menyerahkan keputusan kepada DPRD karena anggaran proyek itu sudah dimasukkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS).
“Walikota tidak berani mengeluarkan keputusan. Walikota sudah pasrah dengan Dewan. Apalagi dengan konstelasi politik yang berkembang di DPRD saat ini,” tukas Utomo.
Salah satu dasar pertimbangan Walikota dengan usulannya itu yakni menganggap Bundaran Tamansari merupakan titik nol Kota Salatiga. Menurut Utomo, alasan itu sangat dibuat-buat lantaran titik nol Kota Salatiga adalah di depan swalayan Ada Baru atau didepan Pasar Raya II. Penandanya pun masih ada hingga saat ini.
Dalam kesempatan itu pula, sambung Utomo, Walikota menyatakan keinginannya untuk mundur dan posisinya sebagai walikota digantikan Wakil Walikota Diah Sunarsasi. “Walikota keceplosan keinginananya untuk mundur. Malah kami desak untuk segera mundur saja,” sambung Utomo.
Kini, lanjutnya, penekanan untuk membatalkan pembangunan tugu itu diarahkan ke anggota Dewan. Ada beberapa fraksi yang belum menyatakan sikap penolakannya terhadap usulan Walikota. Sejauh ini baru Fraksi PDIP, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat yang telah menyatakan penolakannya.
Sementara Kepala Bagian Humas, Valentino T Haribowo, mengatakan sikap Walikota yang menyerahkan keputusan kepada DPRD adalah karena anggaran pembangunan tugu tersebut udah dimasukkan ke dalam KUA PPAS. Artinya, keputusan itu ada di tangan DPRD apakah mau menyetujui atau menolak.
Soal lontaran Walikota yang ingin mundur, Valentino berkilah terjadi kesalahpahaman antara Walikota dengan para aktivis.
kha