SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Tentu tak seorang pun menginginkan kota berpenduduk sekitar 12 juta jiwa (malam hari: 10 juta jiwa) itu mati. Gila apa, mau ditaruh di mana wajah bangsa ini. Apa kata dunia, bangsa terbesar di Asia Tenggara ini ternyata tidak becus menata Ibukota yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional serta hunian nyaman bagi warganya atau siapa pun yang mengunjunginya.
Pekan lalu, misalnya, sebuah organisasi pengusaha menggelar acara penting. Acara yang seharusnya dimulai pukul 19.00 WIB itu molor tak keruan sehingga baru pukul 21.30 WIB dapat diawali. Hal itu terjadi gara-gara para tetamu terjebak macet akibat hujan yang mengguyur Ibukota.
Menteri yang dijadwalkan membuka perhelatan itu pun tidak mampu berkutik, kendati sudah dikawal dengan voorijder lengkap dengan dengungan sirene yang memekakkan telinga (dan tentu saja menjengkekan) pengguna jalan lainnya. Di lokasi tertentu, malam itu, jarak yang tidak sampai 1 km jauhnya harus ditempuh dalam waktu hampir 1 jam. Benar-benar tidak masuk akal.
Menteri yang dijadwalkan membuka perhelatan itu pun tidak mampu berkutik, kendati sudah dikawal dengan voorijder lengkap dengan dengungan sirene yang memekakkan telinga (dan tentu saja menjengkekan) pengguna jalan lainnya. Di lokasi tertentu, malam itu, jarak yang tidak sampai 1 km jauhnya harus ditempuh dalam waktu hampir 1 jam. Benar-benar tidak masuk akal.
Tanpa hujan pun, Jakarta pun sangat rawan kemacetan. Tempo hari, saat memuncaknya sentimen anti-Malaysia, saat sekelompok orang berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar negeri jiran itu, kemacetan yang diakibatkannya melanda hampir seluruh Jakarta. Parah memang, tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi sehari-hari warga metropolitan tersebut.
Bagi pelaku ekonomi, kemacetan maut seperti itu jelas berpotensi sebagai salah satu sumber kerugian. Betapa tidak, untuk mengantar barang pesanan, misalnya, yang seharusnya dapat ditempuh dalam tempo sejam terpaksa molor menjadi berjam-jam. Pertemuan dengan relasi bisnis yang seharusnya dapat dijadwalkan empat hingga lima kali sehari, paling banter cuma terlaksana dua atau tiga kali.
Efisiensi konsumsi bahan bakar per orang jadi melonjak akibat meruyaknya jumlah penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor. Lonjakan yang seharusnya tak perlu terjadi jika mereka ini dapat diangkut oleh sistem transportasi massal, yang bagi Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia merupakan sebuah kemestian.
Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kegagalan Jakarta untuk membangun sistem transportasi massal berbuah malapetaka. Kemacetan sistemik yang diperkirakan terjadi pada 2014 tampaknya mengalami percepatan. Ibarat kata, begitu mobil keluar dari garasi manapun, langsung menghadapi kemacetan.
Kondisi kemacetan itu pula yang memunculkan wacana bahwa bangsa ini perlu mencari kota alternatif sebagai pengganti Ibukota negara. Tragis memang apabila nantinya negeri ini jadi memindahkan Ibukota gara-gara Jakarta tidak mampu lagi mendukung dinamika sebagai kota metropolitan yang dapat dibanggakan.
Tempo hari, seperti diberitakan Bisnis Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku pasrah atas keputusan pemerintah pusat seandainya jadi memindahkan ibu kota negara ke kota lain yang dipandang lebih sesuai. Foke, demikian Fauzi Bowo sering dipanggil akrab, yang ketika mencalonkan diri sebagai gubernur mengklaim sebagai ahlinya, terbukti tidak ahli.
Berbagai persoalan mendasar yang menyangkut pembenahan Jakarta tidak kunjung terjadi, bahkan terkesan makin jauh panggang dari api. Sistem transportasi massal yang sudah dirintis pendahulunya–busway–alih-alih disempurnakan, justru memberikan kontribusi persoalan kesemrawutan bagi Jakarta.
Selain itu, fenomena banjir semakin sering melanda Ibukota karena sungai dan sistem saluran pengendali banjir tak kunjung direhabilitasi. Sungguh kontras dengan kualitas sungai di Surabaya yang relatif bersih dan terjaga.
Ya, Surabaya yang terus-menerus berbenah menjadikan Jakarta layak merasa iri. Di sejumlah ruas Kota Pahlawan itu, kanan-kirinya kini terpacak trotoar lebar, rapi dan bersih. Selain itu, sebagian besar trotoar juga terbebas pedagang kaki lima maupun pemanfaatan selain sebagai pedestrian—hal yang memang seharusnya. Melihat pola penataan Surabaya, terasa berbeda dengan apa yang dilakukan penguasa Jakarta dalam membenahi kotanya.
Sebenarnya, Jakarta jauh lebih potensial dalam hal pengembangan kotanya apabila penguasa setempat mampu mendayagunakan potensi tersebut serta benar-benar amanah dalam mengupayakan mandat yang diterimanya untuk membenahi kota nomor satu di negeri kita itu.
Yang dibutuhkan hanya kemauan, keberanian dan ketegasan untuk membuat kebijakan demi Jakarta yang kebih baik. Bila tidak memiliki modal dan tekat tersebut, siapa pun gubernurnya–baik ahli maupun bukan–akan sama saja hasilnya yakni Jakarta yang makin melumpuh, yang bukan tidak mungkin juga akan melumpuhkan bangsa Indonesia.
Ahmad Djauhar
Wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia