Jakarta–Mabes Polri menyambut positif usulan Partai Golkar terkait kenaikan anggaran untuk Densus 88 menjadi Rp 60 milliar per tahun. Namun Polri menyerahkan sepenuhnya realisasi anggaran tersebut kepada Pemerintah dan DPR.
“Tentu kalau naik segitu kita sambut positif. Pasti kenaikan anggaran ada tanggungjawab yang harus ditingkatkan,” kata Kabidpenum Mabes Polri, Kombes Marwoto Soeto, saat dihubungi, Selasa (28/9).
Menurut Marwoto, wacana kenaikan anggaran untuk Densus 88 oleh sejumlah pihak membuktikan kinerja Densus 88 sudah diakui. Prestasi dan keberhasilan Densus 88 menangani terorisme sudah dihargai masyarakat.
“Saat ini kita terus memperbaiki kinerja. Prestasi dan keberhasilan itu masyarakat sudah menilai. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi,” jelasnya.
Marwoto mengatakan, sebagai badan khusus, Densus 88 memiliki kemampuan, operasional dan wewenang khusus. Menurutnya, wajar apabila biaya operasional Densus tinggi.
“Kerjanya kan tanpa libur. Tanpa batas wilayah. Wajar kalau tinggi (biayanya). Tapi hal (kenaikan) itu harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan penghormatan hak asasi manusia. Itu kan yang diinginkan masyarakat,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie siap mendorong kenaikan anggaran Densus 88 Anti-teror dalam RAPBN 2011 dari Rp 9 miliar per tahun (usulan pemerintah), menjadi Rp 60 miliar per tahun. Alasannya, keamanan nasional adalah hal yang sangat strategis sehingga tidak boleh terkendala masalah dana.
“Kita terhenyak mendengar Polri, khususnya dari Densus 88, jumlah dana yang diadakan untuk pasukan antiteror sangat minim. Saya dengar hanya Rp 9 miliar per tahun. Sesuatu yang sangat penting hanya dapat Rp 9 miliar per tahun,” kata Ical.
dtc/tiw