SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Ungaran (Espos)–Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, menegaskan tidak akan ada lagi tawar menawar dalam proses pembebasan lahan untuk proyek tol Semarang-Solo. Tim Pengadaan Tanah (TPT) nantinya akan langsung menetapkan harga tanah maksimal sesuai hasil taksiran yang dilakukan tim appraisal.
Jika warga terkena proyek (WTP) tetap ingin melakukan tawar menawar dan menolak harga yang ditawarkan, maka TPT bisa langsung melakukan konsinyasi.
Demikian dipaparkan Gubernur ketika ditemui seusai melantik Bupati dan Wakil Bupati Semarang di Ungaran, Selasa (28/9). Ia menyatakan, berdasarkan pengalaman pola tawar menawar dalam proses pembebasan lahan hanya menimbulkan masalah. Seperti kasus yang terjadi di Jatirunggu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dimana terdapat 99 WTP jadi korban makelar yang berujung pada timbulnya kerugian negara sekitar Rp 8 miliar.
“Pengalaman sebelumnya sangat kurang baik, yang sampai hari ini menjadi masalah dan tak rampung-rampung,” tutur Gubernur.
“Apabila ada warga yang masih tawar menawar dan tidak setuju dengan harga appraisal maka bisa diberlakukan konsinyasi sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga pembebasan lahan tol Semarang-Solo waktunya tidak molor lagi,” sambung dia.
Gubernur tetap menargetkan proyek ini rampung sesuai jadwal yakni tahun 2012. Untuk itu, pihaknya akan membagi TPT menjadi dua tim. Tim pertama bertugas melakukan pembebasan lahan dari arah barat menuju timur. Sebaliknya, tim kedua bertugas dari timur ke barat.
Ia juga meminta kepada para camat, lurah dan kepala desa untuk ikut terjun langsung melakukan sosialisasi kepada WTP. Sehingga ia berharap proses pembebasan lahan ini tidak mengalami kendala.
kha