SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–PT Pertamina (Persero) diduga mengubah komposisi butane dan propane pada elpiji 12 Kg. Meski tidak membahayakan, perubahan itu merugikan konsumen.
“Saya dapat aduan dari konsumen di Bumi Serpong Damai dan Bintaro. Mereka mengeluh sekarang pakai elpiji apinya tidak berwarna biru. Tapi merah seperti kompor minyak tanah. Begitu api sudah tak menyala, harusnya kan karena gas elpijinya habis. Tapi ketika dikocok tabungnya ternyata gas masih ada,” ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Minggu (26/9) malam.
Dari penelusuran yang dilakukan, Agus menemukan dugaan perubahan komposisi kandungan propane dan butane dari elpiji 12 Kg yakni dari komposisi butane 40% dan propane 60%, dibuat terbalik, yaitu butane 60% dan propane 40%.
Menurut dia perubahan komposisi tersebut sudah dilakukan perusahaan migas pelat merah itu sejak awal Agustus 2010. Perubahan komposisi diduga dilakukan guna mengantisipasi ledakan gas yang akhir-akhir ini marak. “Propane itu daya bakarnya lebih tinggi dari butane. Makanya komponennya diubah,” katanya.
Dari sisi harga, lanjutnya, perubahan komposisi ini tidak merugikan dan menguntungkan negara dan Pertamina. Karena harga kedua zat kimia itu relatif sama. Namun dari sisi konsumen, hal itu merugikan karena saat elpiji 12 Kg habis, ada butane tersisa karena sifat daya bakar butane yang lebih rendah.
“Misalnya dia pakai yang 12 Kg, sisanya 1 Kg. Ini kan merugikan konsumen karena dia bayarnya untuk elpiji ukuran 12 Kg, bukan 11 Kg,” ungkapnya.
Menurut dia, perubahan komposisi ini sudah atas persetujuan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Namun hal ini tidak disampaikan ke publik. “Kalau ada perubahan itu harusnya disampaikan ke masyarakat. Kalau tidak kan itu sama saja dengan melanggar Undang-undang keterbukaan informasi,” katanya.
Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Pertamina telah melakukan pembohongan publik, jika benar mengubah mengubah komposisi butane dan propane dalam elpiji 12 kilogram. “Harusnya kalau ada perubahan itu diinformasikan ke konsumen. Kalau tidak itu sama saja dengan pembohongan publik. Konsumenkan harus tahu kandungan dari setiap barang yang dibeli dan dipakainya,” ujar Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Minggu (26/9) malam.
dtc/try