SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen–Pimpinan lintas partai politik (Partai) besar di Sragen sepakat membentuk komite perlindungan dan advokasi aparatur kabupaten (Kompak) Sragen, Senin (27/9). Komite itu digagas koalisi besar rakyat Sragen (KBRS), PDIP, dan PKS, guna membendung gerakan politisasi birokrasi calon tertentu.
Selain PDIP dan PKS, partai besar seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), menandatangani kesepakatan tersebut.
Pembentukan Kompak Sragen disepakati dalam rapat yang dihadiri langsung Ketua DPD II Partai Golkar Sragen, Agus Fatchurrahman, Ketua DPC Partai Demokrat Joko Saptono, Ketua DPC PKB Mukafi Fadli, Sekretaris DPD PAN Mahmudi Tohpati, Sekretaris DPD PKS Solikhin Abu Izzuddin, dan beberapa pimpinan partai lain.
Mereka membentuk komposisi kepengurusan dengan melibatkan perwakilan masing-masing partai, mulai dari pengarah (steering committe/SC) sampai kepengurusan harian. Mereka juga menyetujui visi dan misi Kompak Sragen dan pemetaan wilayah gerakan guna mengeliminasi praktik politisasi birokrasi, terutama gerakan mobilisasi massa pegawai negeri sipil (PNS).
Sekretaris SC Kompak Sragen, Bambang Widjo Purwanto, menyatakan pembentukan Kompak dilatarbelakangi banyaknya temuan indikasi politisasi birokrasi yang dilakukan pihak tertentu untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam rapat singkat itu, ujarnya, semua pimpinan partai menjadi SC dan untuk pengurus harian menunjuk sebanyak 16 perwakilan partai.
“Agenda terdekat akan bertemu dengan KPU dan Panwas serta BKD (Badan Kepegawaian Daerah), dalam rangka pembekalan aturan Pilkada dan aturan disiplin pegawai. Kami hanya ingin menegakkan dua aturan tersebut,” tegasnya.
trh