SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, negara-negara di Timur Tengah menjadi alternatif pengiriman tenaga kerja Indonesia selama moratorium diberlakukan di tiga negara tujuan TKI.
“Sementara ini Arab Saudi, Qatar, dan negara lain di Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Dubai dan negara-negara Asia Pasifik seperti Hongkong dan Taiwan menjadi alternatif tujuan pengiriman TKI,” kata Menakertrans dalam acara syawalan dan silaturrahmi Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) di kantor Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta, Sabtu (25/9).
Pemerintah melakukan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke tiga negara yakni Malaysia, Yordania dan Kuwait karena banyaknya masalah ketenagakerjaan di negara-negara tersebut.
Misalnya Malaysia, penyusunan nota kesepahaman (MoU) tentang perlindungan TKI terhambat karena masalah “cost structure” atau struktur biaya pemberangkatan TKI yang belum menemukan titik temu antara kedua negara.
“Pada prinsipnya, kami benahi dulu pengiriman TKI ke tiga negara itu. Yang penting masyarakat tidak pergi ke Malaysia tanpa melalui prosedur. Karena itu, daripada sengsara jangan pergi dulu, nanti saja kalau jadi dibuka kembali pengiriman ke Malaysia, kalau sudah ada jaminan,” papar Menakertrans.
Muhaimin menyatakan yakin bahwa moratorium akan dicabut setelah penandatanganan MoU yang akan memastikan perlindungan TKI.
Sementara itu, Kemenakertrans memanggil dua perusahaan yang melakukan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia selama moratorium diberlakukan.
“Letak kengawurannya adalah dia (TKI) itu secara resmi dikirim ke Singapura, tapi karena tidak lulus tes bahasa lalu oleh seseorang dibawa ke Malaysia tanpa prosedur. Tapi sudah kami panggil perusahaannya dan orang yang bertanggungjawab lalu akan diproses secara hukum,” kata Menakertrans.
Terkait perlindungan TKI lewat asuransi, Muhaimin berharap Kementerian Luar Negeri dapat lebih proaktif melakukan pendekatan dengan pihak luar negeri.
Sebagai langkah awal, Kemenakertrans melakukan pembicaraan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk pembentukan asuransi yang melibatkan perusahaan swasta luar negeri itu.
“Ini kendalanya, Kemenlu kurang responsif, memang MoU melibatkan swasta luar negeri, ini Kemenlu yang berkompeten. Saya harap Kemenlu tidak terlalu pasif,” kata Muhaimin.
ant/nad