Jumat, 24 September 2010 12:59 WIB News Share :

Ganjar
Pemerintah gengsi laksanakan putusan MK

Jakarta–Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai pemerintah terlalu gengsi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Jaksa Agung. Menurutnya polemik legalitas posisi Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung tak perlu diperpanjang.

“Gengsi. Ini soal gengsi karena merasa tidak bersalah,” kata Ganjar Pranowo, Jumat (24/9).

Menurut Ganjar, sebaiknya pemerintah mengikuti saja putusan MK yang menyatakan Hendarman sudah tidak lagi sah menjabat Jaksa Agung. Pemerintah lalu tinggal menyampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi pada perkara yang digugat mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra itu.

“Tinggal keluarkan Keppres, misalnya mengangkat Wakil Jaksa Agung sebagai Pejabat Sementara Jaksa Agung,” kata politisi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Meski demikian, Ganjar juga mengritik MK, termasuk ketuanya, Mahfud MD. Menurut dia, hakim-hakim MK tidak perlu melontarkan pernyataan di luar persidangan.

“Kata-kata hakim yang dipegang itu hanya dalam putusannya saja. Hakim jangan ketularan banyak mengeluarkan pernyataan,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.

vivanews/rif

lowongan pekerjaan
PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sapa Salah Seleh

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (17/11/2017). Esai ini karya Tito Setyo Budi, esais, sastrawan, dan budayawan yang tinggal di Sragen. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Ada pepatah tua dalam khazanah budaya Jawa, yaitu sapa salah seleh. Artinya,…