SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta – Setelah melalui perdebatan panjang, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR akhirnya sepakat untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 Januari 2011.
Demikian disampaikan Ketua Komisi VII DPR Teuku Rifky Harsya dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Senayan, Kamis malam (23/9).
“Kami sepakat untuk menyetujui usulan subsidi listrik sebesar Rp 41,02 triliun. Dengan catatan tidak ada kenaikan TDL dan pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp 4,6 triliun ditangguhkan tidak diberikan pada 2011,” ujar Rifky.
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp 41,02 triliun sebagaimana ditetapkan dalam nota keuangan 2011. Angka subsidi tersebut, terdiri dari subsidi berjalan Rp 36,4 triliun, kekurangan subsidi tahun 2009 sekitar Rp 4,6 triliun.
Besaran subsidi pemerintah itu, belum termasuk kekurangan subsidi listrik Rp 12,7 triliun yang akan dikompensasi dengan kenaikan TDL sebesar 15 persen per 1 Januari 2011. Sehingga sesungguhnya kebutuhan subsidi sebesar Rp 53,7 triliun.
Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pemerintah dan komisi VII DPR sepakat untuk menutupi kekurangan subsidi Rp 12,7 triliun sebagai kompensasi batalnya kenaikan TDL, akan diambil dari penghematan yang dilakukan PLN senilai Rp 8,1 triliun dan penundaan pembayaran subsidi listrik tahun 2009 kepada perusahaan listrik pelat merah itu sebesar Rp 4,6 triliun.
Dalam rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 Wib tersebut, juga telah disepakati kuota BBM bersubsidi sebesar 38,591 juta KL, dengan rincian premim plus bio premium 23.190.505 KL, minyak tanah (kerosene) 2.315.599 KL, dan solar plus bio solar 13.084.952 KL.
Volume elpiji bersubsidi 3.522.000 metric ton, setara dengan penarikan minyak tanah sebesar 7.826.667 KL, subsidi bahan bakar nabati (BBN) rata-rata sebesar Rp 2 ribu per liter serta besaran alpha BBM bersubsidi sebesar Rp 595,46 per liter.(Detikcom)