SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Ali Suyono, mengatakan, sejumlah pos dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 berpotensi memunculkan “tumpang tindih” anggaran.
“Pengalokasian anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan efisien, mengingat kenaikan pendapatan pada 2011 tidak signifikan,” kata Ali di Semarang, Kamis.
Ia mencontohkan, alokasi anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 57,979 miliar.
Menurut dia, alokasi anggaran bersifat administratif serupa juga muncul pada pos kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang besarnya mencapai Rp 629,670 juta.
Kondisi serupa, imbuhnya, juga terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengalokasian anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 15,96 miliar.
“Anggaran yang secara substansi administratif bersifat sama juga muncul seperti kegiatan penyediaan jasa pelayanan kantor yang mencapai Rp 7,525 miliar,” ucap Ali yang juga politikus Partai Demokrat itu.
Selain itu, ujar dia, banyaknya anggaran belanja yang dikeluarkan sejumlah satuan kerja, tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang dihasilkan institusi yang bersangkutan.
Ia mengatakan, besaran anggaran yang bersifat administrastif itu kontras dengan pengalokasian anggaran untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang berkaitan erat dengan program kerja gubernur.
Ketimpangan anggaran yang terjadi, katanya, akan berdampak terhadap kegagalan program pembangunan Gubernur Jawa Tengah yang memasuki tahun ketiga pada 2011.
Gubernur Bibit Waluyo dijadwalkan untuk menyampaikan penjelasan mengenai nota keuangan RAPBD 2011 pada sidang paripurna DPRD 6 Oktober 2011.
ant/nad