Kamis, 23 September 2010 16:23 WIB News Share :

Presiden harus patuhi putusan MK

Jakarta--Presiden SBY diminta untuk tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Jaksa Agung. Langkah itu perlu dilakukan agar tercipta tertib hukum. Jangan sampai putusan MK diabaikan.

“Presiden seakan-akan mengabaikan putusan MK, itu tidak benar. Ini bisa menjadi anarki hukum, MK adalah putusan tertinggi yang sudah dibuat, suka atau tidak suka itu harus dipatuhi,” kata Ketua Badan Pengurus Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI) Dr Hamid Chalid saat dihubungi detikcom, Kamis (23/9).

Dia menjelaskan, putusan MK tersebut semestinya disambut positif, karena ini mengembalikan ketatanegaraan menjadi normal. Kepemimpinan SBY dinilai telah melakukan kelalaian administrasi yang fatal, yang seharusnya tidak terjadi.

“MK justru mengembalikannya ke dalam track, di samping tentu saja MK menghilangkan perbedaan-perbedaan persepsi dalam UU. Jadi jelas, kalau seorang Jaksa Agung berakhir ketika masa jabatan presiden berakhir,” jelasnya.

Karena alasan itu, presiden mesti menegur bawahannya karena dari pernyataannya seolah-olah pemerintah mengabaikan putusan MK.

“Karena tindakan itu tidak benar. Kalau ahli boleh berbeda pendapat dan penafsiran, kalau putusan MK harus dihormati,” tutupnya.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
garment, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sapa Salah Seleh

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (17/11/2017). Esai ini karya Tito Setyo Budi, esais, sastrawan, dan budayawan yang tinggal di Sragen. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Ada pepatah tua dalam khazanah budaya Jawa, yaitu sapa salah seleh. Artinya,…