Kamis, 23 September 2010 16:23 WIB News Share :

Presiden harus patuhi putusan MK

Jakarta--Presiden SBY diminta untuk tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Jaksa Agung. Langkah itu perlu dilakukan agar tercipta tertib hukum. Jangan sampai putusan MK diabaikan.

“Presiden seakan-akan mengabaikan putusan MK, itu tidak benar. Ini bisa menjadi anarki hukum, MK adalah putusan tertinggi yang sudah dibuat, suka atau tidak suka itu harus dipatuhi,” kata Ketua Badan Pengurus Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI) Dr Hamid Chalid saat dihubungi detikcom, Kamis (23/9).

Dia menjelaskan, putusan MK tersebut semestinya disambut positif, karena ini mengembalikan ketatanegaraan menjadi normal. Kepemimpinan SBY dinilai telah melakukan kelalaian administrasi yang fatal, yang seharusnya tidak terjadi.

“MK justru mengembalikannya ke dalam track, di samping tentu saja MK menghilangkan perbedaan-perbedaan persepsi dalam UU. Jadi jelas, kalau seorang Jaksa Agung berakhir ketika masa jabatan presiden berakhir,” jelasnya.

Karena alasan itu, presiden mesti menegur bawahannya karena dari pernyataannya seolah-olah pemerintah mengabaikan putusan MK.

“Karena tindakan itu tidak benar. Kalau ahli boleh berbeda pendapat dan penafsiran, kalau putusan MK harus dihormati,” tutupnya.

dtc/nad

LOKER SOLO
Siapa Mau Kerja di Dealer ASTRA, Cek Syaratnya di Sini, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Visi Pedagogis Daoed Joesoef

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (27/01/2018). Esai ini karya M. Fauzi Sukri, penulis buku Guru dan Berguru (2015) dan Pembaca Serakah (2017). Alamat e-mail penulis adalah fauzi_sukri@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO–Indonesia, khususnya dunia pendidikan, kehilangan sosok pemikir pedagogis tangguh yang…