Kamis, 23 September 2010 17:35 WIB News Share :

PNS lakukan Pungli bisa dipidanakan

Salatiga (Espos)–Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan dan menerima pungutan liar (Pungli) sama halnya telah melakukan gratifikasi. Selain sanksi disiplin, PNS yang bersangkutan bisa dijerat dengan hukum pidana.

Demikian dipaparkan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, Ardiyantara, kepada Espos meyangkut soal dugaan adanya praktik Pungli di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, yakni Perda No 9/2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jelasnya, sama sekali tidak dibenarkan adanya Pungli.

“Itu sama saja menerima gratifikasi. Jadi jika ada yang melakukan Pungli itu adalah oknum bukan lembaga, jadi tanggung jawab oknum yang bersangkutan. Bisa saja dipidanakan,” tutur dia saat ditemui di kantornya, Kamis (23/9).

Jika alasan adanya pungutan untuk membayar map, biaya fotokopi atau lainnya, menurut Ardiyantara, itu bisa dikategorikan biaya administrasi dan harus ada ketentuannya. “Jadi ada aturan biaya fotokopi itu berapa, biaya map itu berapa, tidak bisa dari petugas membebankan begitu saja biaya-biaya tersebut kepada pemohon tanpa ada aturan dan ketentuan harganya,” lanjut dia.

Bagi pegawai yang melakukan Pungli ancaman hukumannya dipecat, selain hukum pidana jika dilaporkan ke kepolisian. Ardiyantara mengaku pihaknya kerap melakukan sosialisasi kepada para pegawai di lingkungan Pemkot Salatiga terkait pelayanan publik yang sudah diatur dalam Perda. PNS selaku abdi negara, jelasnya, seharusnya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Bukan justru mengambil keuntungan pribadi dari jabatan dan kewenangan yang dimilikinya.

Ia menambahkan bagi masyarakat yang menemukan adanya PNS yang melanggar Perda misalnya dengan melakukan Pungli dalam mengurus perizinan ataupun administrasi kependudukan, bisa dilaporkan langsung ke walikota. Jika tidak, bisa melalaui Inspektorat Daerah atau ke Bagian Hukum selaku bagian penegak disiplin pegawai.

Pada bagian lain, pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Salatiga pun dikeluhkan masyarakat. Aida Siscawati, 40, warga Ngentaksari, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh petugas KPPT saat hendak mengurus perpanjangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) milik keponakannya. Menurut penuturan Aida kepada Espos, ia kena bentak oleh petugas berinisial Hen saat mencoba menanyakan prosedur mengurus perpanjangan SIUP.

“Dia (Hen) membentak dan menggebrak meja, apakah begini perlakuan seorang PNS kepada masyarakatnya yang hendak menaati peraturan. Kalau tidak (SIUP) diperpanjang menyalahi aturan, namun saat mau diperpanjang dipersulit. Lantas maunya bagaimana,” keluh Aida.

kha

lowongan pekerjaan
PT. Monang' Sianipar Abadi ( MSA KARGO ), informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…