Kamis, 23 September 2010 22:22 WIB News Share :

PDIP
Putusan MK bukan untuk diperdebatkan

Jakarta–Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan jaksa agung menjadi polemik karena ditafsirkan berbeda oleh kubu pemerintah.

Bagi PDIP, putusan itu sudah jelas sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan, tapi harus segera dijalankan.

“Putusan MK tidak perlu ditafsirkan. Penafsiran ada dalam  pertimbangan keputusan. Yang harus dilakukan amar putusan. Kita harus melaksanakan mau tidak mau atau suka tidak suka,” kata anggota FPDIP Gayus Lumbuun, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

Menurut Gayus, Presiden harus segera mengeluarkan Keppres pemberhentian terhadap Hendarman. Sebab kewenangannya saat ini sudah dibatalkan oleh MK.

“Presiden tidak boleh berpendapat jaksa agung masih jaksa agung. Sebab, lembaga peradilan telah memutuskan jaksa agung tidak lagi memenuhi kewenangan sebagai jaksa agung,” tambahnya.

Gayus juga berpendapat bahwa keputusan MK adalah substansi keadaan yang memutuskan secara eksplisit soal kewenangan jaksa agung.

“Bagaiamanpun presiden harus bijaksana, kalau presiden tidak mentaati keputusan MK maka perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.

dtc/nad

Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…