SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pembahasan penawaran saham umum terbatas (rights issue) PT BNI Tbk di Komisi VI DPR-RI berlangsung tertutup. Padahal BNI hanya tinggal menunggu persetujuan rights issue Rp 10 triliun oleh Komisi VI.
Pantauan di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/09), terlihat hampir seluruh Direksi BNI hadir dalam rapat pembahasan soal privatisasi tersebut. Dirut BNI Gatot Suwondo hadir bersama Deputi Bidang Privatisasi Kementerian BUMN Mahmudin Yasin. Hanya Wakil Dirut Felia Salim yang berhalangan hadir.
Seperti diketahui, hari ini Komisi VI DPR mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN RI untuk membahas masalah privatisasi dengan BNI dan PT Bank Mandiri Tbk. Hal ini dilakukan setelah Komisi XI sebelumnya memberikan persetujuan kepada kedua bank pelat merah itu.
BNI menargetkan bisa meraup dana hingga Rp 10 triliun dari rights issue itu. Aksi korporasi tersebut diharapkan bisa digelar di semester II-2010 setelah persetujuan DPR-RI. Jumlah saham yang akan diterbitkan sekitar 13%. Saat ini pemerintah menguasai 76% kepemilikan saham di bank pelat merah itu. Dengan menerbitkan saham baru sebanyak 13% ditambah rencana greenshoe 3%, maka BNI sudah bisa menikmati insentif pajak.
Sementara dari target perolehan dana rights issue sebesar Rp 10 triliun, dimungkinkan pemerintah akan menggenjot porsi investor asing, mengingat penyerapan investor lokal kurang memiliki kemampuan untuk nilai sebesar itu.
dtc/try