Senin, 20 September 2010 22:58 WIB Boyolali Share :

PAD Boyolali turun Rp 1,7 miliar

Boyolali (Espos)–Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 Kabupaten Boyolali mengalami penurunan Rp 1,7 miliar dari estimasi senilai Rp 78.307.840.000.

Demikian disampaikan Bupati Boyolali Seno Samodro dalam rapat paripurna DPRD tentang Penyampaian Pengantar Nota Keuangan APBD P 2010 di Ruang Paripurna DPRD, Senin (20/9).

“Penurunan PAD sebesar 2,14 persen itu berasal dari pajak daerah sebesar Rp 12.637.835.000, retribusi daerah Rp 22.794.589.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 4.507.530.000 dan PAD lain-lain yang sah Rp 38.367.886.000,” ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, dana perimbangan APBD P 2010 senilai Rp 686.396.836.000 atau naik Rp 4.352.000.000 dari APBD senilai Rp 682.044.836.000. Kenaikan itu, jelas Bupati berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sedang untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diprediksi tidak mengalami perubahan.

Sementara untuk pendapatan daerah lain-lain yang sah, jelas Bupati juga mengalami penurunan Rp 2.451.001.000 atau 1,63 persen. Menurut Bupati, penurunan itu terjadi pada komponen dana penyesuaian dana otonomi khusus. “Hal itu terjadi karena turunnya estimasi belanja tambahan penghasilan dan sertifikasi guru. Namun demikian ada tambahan dana bidang infrastuktur senilai Rp 19.724.548.075,” tandas Bupati.

Sedang sesuai dengan persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penggunaan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD P 2010, Bupati menyatakan belanja daerah mengalami peningkatan Rp 23.725.239.628 atau 2,46 persen dari anggaran APBD 2010 senilai Rp 964.590.278.000. Dari total belanja daerah itu terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp 808.467.904.628 dan belanja tidak langsung senilai Rp 179.847.613.000.

Bupati menambahkan dengan memperbandingkan antara pendapatan dan belanja, maka penganggaran APBD P 2010 terdapat defisit anggaran senilai Rp 75.811.867.628. “Namun defisit itu bisa ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2009 dan peningkatan penerimaan pembiayaan non pinjaman daerah,” papar dia.

Bupati menambahkan terkait DAK bidang pendidikan, sesuai dengan Permendiknas 18 dan 19 tahun 2010 tentang Juknis Pengelolaan DAK bidang pendidikan 2010 untuk SD dan SMP, pelaksanaan melalui pengadaan barang dan jasa oleh Disdikpora. “Namun karena dalam draft Ranperda belum diakomodir sehingga struktur APBD mengalami perubahan dari belanja tak langsung hibah ke belanja langsung sebesar Rp 36.906.750.000,” papar dia.

fid

Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…