Senin, 20 September 2010 18:49 WIB News Share :

Kejati akan sita selisih pembayaran kasus Jatirunggo

Semarang–Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akan menyita selisih uang pembayaran dari harga yang dibayarkan tim pembebasan tanah (TPT) terkait ganti rugi proyek Jalan Tol Semarang-Solo kepada puluhan warga Desa Jatirunggo yang jumlahnya mencapai Rp 8,3 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Salman Maryadi, di Semarang, Senin (20/9), mengatakan jumlah uang yang akan disita tersebut berasal dari uang yang dibayarkan TPT sebesar Rp 13,2 miliar untuk membayar tanah warga seluas 27,8 hektar yang dihargai Rp 50 ribu per meter persegi (m2).

“Harga jual di pasaran untuk lahan di wilayah Jatirunggo hanya Rp 20 ribu/m2, dengan
demikian ada selisih Rp 30 ribu/m2 yang dikalikan luas lahan secara keseluruhan sehingga
diperoleh jumlah sebesar Rp 8,3 miliar,” kata Salman didampingi Asisten Pidana Khusus
Setia Untung Ari Muladi.

Ia mengatakan, uang yang telah diterima puluhan warga Desa Jatirunggo sebesarĀ  Rp 4,9 miliar tidak akan dilakukan penyitaan, sedangkan uang yang disita nantinya akan dikembalikan ke kas negara.

Menurut dia, jika uang yang akan disita tersebut telah digunakan maka pihaknya akan
meminta uang pengganti kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Pihak-pihak yang bertanggung jawab itu belum bisa kami sebutkan saat ini karena
masih dalam proses penyidikan,” ujarnya.

Langkah teknis terkait penyitaan uang sebesar Rp8,3 miliar, kata dia, tidak akan
menemui kendala karena pihak-pihak yang menerima aliran uang tersebut sudah diketahui
dan tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia.

Kejati Jateng menaikkan status penanganan kasus Jatirunggo dari penyelidikan ke penyidikan setelah tim jaksa penyidik menggelar ekspose di hadapan Kajati Jateng, Salman Maryadi, Rabu (25/8).

Terkait perkembangan penyidikan kasus ini, jaksa penyidik telah menemukan bukti awal
adanya penyimpangan dalam raibnya uang ganti rugi proyek Jalan Tol Semarang-Solo yang
dapat merugikan keuangan negara.

Bukti awal itu antara lain puluhan pemilik tanah tidak pernah melakukan musyawarah
terkait pembebasan lahan dan ditemukannya dokumen jual beli yang telah dipalsukan
sehingga menguatkan dugaan adanya suatu rekayasa oleh pihak tertentu.

Rekayasa itu untuk menyiasati aturan formal yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2005 dan PP Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum.

Puluhan warga Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang yang
lahannya tergusur proyek Jalan Tol Semarang-Solo mengadu ke Kantor Komisi Informasi
Publik Jawa Tengah, Senin (2/8), menyusul raibnya uang ganti rugi yang dibayarkan
melalui rekening Bank Mandiri.

Sebanyak 99 bidang lahan seluas 27,8 hektare yang terkena proyek Tol Semarang-Solo telah dibayar ganti ruginya oleh tim pembebasan tanah proyek itu sebesar Rp 13,2 miliar.

ant/nad

lowongan pekerjaan
garment, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…