SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta — Panitia Kerja RUU Keimigrasian Komisi III DPR akan berangkat ke Inggris dan Kanada pada Selasa 21 September mendatang. Meski keberangkatan tinggal 3 hari lagi, namun rencana itu kian tidak jelas. Anggota dewan malah terkesan saling lempar tanggung jawab atas rencana yang akhirnya terendus pers tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin, membenarkan dua rombongan panja akan bertolak ke Inggris dan Kanada. Azis mengungkapkan ia yang akan menjadi pimpinan rombongan ke Inggris dan Wakil Ketua Komisi III lainnya, Tjatur Sapto Edy yang akan memimpin ke Kanada.
“Ya berdasarkan rapat pleno, sepakat seperti itu,” kata Azis saat dikonfirmasi via telepon kemarin.
Meski keberangkatan tinggal beberapa hari lagi, namun Azis belum bisa memastikan berapa jumlah rombongan yang ia pimpin. Begitu juga soal lama kunjungan.
Meski keberangkatan tinggal beberapa hari lagi, namun Azis belum bisa memastikan berapa jumlah rombongan yang ia pimpin. Begitu juga soal lama kunjungan.
Namun pernyataan bertolak belakang datang dari Tjatur. Kemarin, Ketua Fraksi PAN DPR tersebut mengatakan, studi banding itu belum menjadi keputusan panja.
“Belum diputuskan. Saya sibuk sekali ngurus fraksi, nggak tahu itu jadi apa nggak,” kata Tjatur via telepon.
“Belum diputuskan yang ke Kanada,” singkatnya, Sabtu (18/9/2010)
Kalau yang ke Inggris? “Tanya ke Pak Azis. Saya sibuk urus fraksi,” ujar dia sambil melaju dengan kendaraannya.
Wakil Ketua Komisi III lainnya, Fahri Hamzah, mengaku tidak mengetahui soal rencana studi banding tersebut. Ia mengatakan, belum ada rapat panja soal studi banding itu.
“Belum ada rapat intern soal itu,” kata Fahri yang mengaku RUU Keimigrasian adalah di bawah tanggung jawabnya.
Fahri bahkan menilai, studi banding untuk RUU Keimigrasian tidak perlu. “Saya dan Pak Benny (K Harman, Ketua Komisi III-red) bilang nggak perlu. Tapi pimpinan bukan cuma saya kan,” ujar dia.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Priyo Budi Santoso mengakui tidak ingat soal rencana studi banding tersebut. Sesuai mekanisme, setiap studi banding anggota DPR harus mendapat persetujuan Pimpinan DPR.
“Saya tidak ingat satu persatu,” kata Priyo yang membawahi Komisi I, II dan III ini.
Menurutnya, kalau studi banding akan dilakukan Selasa mendatang, maka laporan yang datang kepadanya berarti sudah dari satu dua bulan lalu. “Saya tidak ingat,” katanya lagi.
Priyo malah menuding ada pihak-pihak yang sengaja mencitrakan DPR buruk lewat kritik yang disampaikan terkait perjalanan studi banding anggota DPR ke beberapa negara. Kritik juga dinilai tidak adil karena pemerintah, yang lebih banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak mendapat kritik sebanding.
“Semua yang dilakukan DPR dikritik, lama-lama kita kebal. Mau ke kanan di kritik, mau ke kiri dikritik. Nanti kita bernafas juga dikritik,” pungkasnya.
dtc/tya