Senin, 13 September 2010 19:57 WIB Ekonomi Share :

Agus Marto bebaskan Lembaga Internasional dari Pajak Tanah

Jakarta–Menteri Keuangan Agus Martowardojo menetapkan beberapa badan atau perwakilan lembaga internasional di Indonesia tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal itu seperti disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Harry Z. Soeratin, Senin (13/9). “Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,” jelas Harry.

Dia menjelaskan ketentuan tersebut berlaku mulai 27 Agustus 2010. Mengacu peraturan yang sama, ada lima katagori badan atau perwakilan internasional yang tidak akan dikenakan BPHTB. Masing-masing yaitu badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain ADB, IMF, UNDP, dan UNICEF.

Kemudian badan kerja sama bilateral seperti Kerja Sama Teknik Negeri Belanda-Republik Indonesia dan Kerja Sama Teknik Rusia-Republik Indonesia. Berikutnya Colombo Plan, badan kerja sama kebudayaan, dan organisasi asing dan lainnya seperti ASEAN Secretariat, ECC (European Economic Community), dan The Export-Import Bank of Japan.

dtc/try

lowongan pekerjaan
Toko Cat Warna Abadi (WAWAWA), informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Bersenang-Senang

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (13/11/2017). Esai ini karya Sholahuddin, Manajer Penelitian dan Pengembangan Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah sholahuddin@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Belakangan ini terjadi perubahan secara radikal pada lanskap ekonomi dan bisnis di Indonesia. Sektor bisnis konvensional…