Jakarta – Partai Demokrat (PD) mencium adanya upaya politisasi terkait insiden meninggalnya penyandang tunanetra, Joni Malela saat mengantre di acara Open House Presiden SBY. PD menyatakan bahwa kasus Joni telah selesai dan tidak perlu diperpanjang.
“Menyesalkan terjadinya politisasi meninggalnya Joni, seolah-olah kesalahan SBY atau pemerintah SBY. Publik harus diajak rasional, bukan diprovokasi atau irasional. LSM tertentu pun mendompleng isu tersebut, dan merespon berlebihan. Dalam iklim demokrasi dan reformasi, tak ada yang salah dengan kritisisme,” kata Wasekjen DPP PD Ramadhan Pohan kepada detikcom, Sabtu (11/9).
Menurut Ramadhan, pemerintah SBY sudah benar merespon dan bersimpati pada keluarga korban. Keluarga Joni pun telah menyatakan ikhlas atas insiden tersebut.
“Karenanya tak perlu habisi energi merespon provokasi LSM tertentu,” imbuhnya.
Ramadhan mengatakan, PD mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Joni dan bersimpati kepada keluarga. Ia berharap agar kasus ini tidak dijadikan alat untuk memprovokasi.
“Wong keluarga saja terima dan tak menyoal, ini kok aktifis itu malah meradang dan tuding sana-sini. Bukankah lebih baik mereka kumpulkan dana, donasikan kepada keluarganya sebagai tanda simpati atau kasih solusi lah. Jadi, bukan meruwetkan situasi,” jelasnya.
Sebelumnya, LSM Bendera dan Front Tuna Rungu mengecam insiden tewasnya Joni Malela. Bendera menilai pemerintah harus bertanggungjawab karena dianggap lalai mengamankan nyawa warga negaranya.
Joni Malela meninggal dunia saat menghadiri open house yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana. Jenazah Joni kemudian dibawa ke RSCM dan selanjutnya dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat.
dtc/tya