SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“70 Persen aktivitas berlalu-lintas di Jakarta itu sangat tergantung oleh sektor jasa, keuangan, dan perdagangan, bukan kegiatan pemerintahan. Sehingga usaha memindahkan Ibu Kota itu, dugaan kami, tingkat daya untuk mengurangi kemacetan akan sangat terbatas,” ujar Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Senin (6/9).
Namun, Danang menyambut baik rencana Presiden SBY untuk mambahas wacana pemindahan ibu kota itu bersama anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II beserta pakar yang kompeten. Hal itu supaya jelas bagaimana untung rugi dan plus-minusnya bila ibu kota RI dipindah dari Jakarta.
“Kalau mengurangi kemacetan itu jelas ada, tapi sedikit. Nah apakah itu sepadan dengan pemindahan ibu kota yang memerlukan kekuatan fiskal yang cukup besar. Pemindahan ibu itu kota itu tidak cuma memindah gedung, tapi pegawai, administrasi, dan sebagainya. Jelas itu biayanya banyak,” sambung Danang.
Sampai saat ini, Danang sendiri masih percaya kemacetan di Jakarta sesungguhnya bisa ditanggulangi. 17 poin langkah pemerintah untuk menghilangkan macet seperti yang dihasilkan dalam rapat di Kantor Wapres Boediono dinilainya sangat bagus. Hanya implementasinya yang harus dijaga, supaya terkendali dan tetap sesuai target.
Seperti diketahui, Boediono mengundang sejumlah menteri terkait, Pemprov DKI Jakarta, serta Direktur Mass Rapid Transsit (MRT) untuk membahas kemacetan. Di antara keputusan yang dihasilkan itu adalah penerapan electronic road pricing (ERP), penambahan koridor busway, pembangunan MRT, pengaturan ulang jadwal KRL, serta pembuatan double track untuk KA sampai ke Cikarang.
dtc/rif