SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Salatiga (Espos)–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Salatiga mendesak pemerintah kota setempat untuk menerbitkan peraturan daerah yang membatasi jumlah pasar dan swalayan modern di kota itu. Pasar dan swalayan modern yang ada saat ini dianggap sudah memberikan dampak buruk bagi pedagang tradisional sehingga tak perlu ditambah.
Ketua Kadin Kota Salatiga, Bambang Soetopo, mengatakan Pemkot harus memiliki keberanian untuk menolak penambahan pasar dan swalayan modern dengan tujuan melindungi pedagang tradisional yang umumnya pemodal kecil.
Jika Pemkot membiarkan persaingan antara pedagang tradisional dengan pasar modern terjadi secara bebas, menurut Bambang, sama saja membiarkan pedagang tradisional mati perlahan-lahan.
“Pemkot harus memiliki nyali seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Bogor yang menerbitkan Perda yang tidak memperbolehkan swalayan modern berdiri,” ungkapnya saat dihubungi Espos, Senin (6/9).
Dari keterangan anggota DPRD Kota Salatiga, lanjut Bambang, Pemkot sudah mengeluarkan ijin operasional kepada 20 swalayan modern. Itu artinya hampir di tiap keluarahan di Kota Salatiga terdapat swalayan modern. Jumlah itu sudah cukup banyak dan tidak perlu ditambah.
Ia mengaku banyak menerima keluhan pedagang tradisional yang omsetnya menurun drastis lantaran kalah bersaing dengan swalayan modern.
Sementara Kepala Bagian Humas Setda Kota Salatiga, Valentino T Haribowo, mengatakan usulan pembatasan itu sah-sah saja. Sejauh ini untuk menyelamatkan pedagang tradisional, jelas Valentino, sudah ada ketentuan yang mengatur soal jarak pasar tradisional dengan pasar modern.
Keberadaan pasar dan swalayan modern, menurutnya, dibutuhkan untuk memajukan kota dalam upaya menuju kota modern. Hanya memang jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan.
“Prinsipnya adalah bagaimana agar pasar tradisional bisa hidup berdampingan dengan pasar modern. Pemkot harus bisa memberikan fasilitas kepada pedagang tradisional untuk bisa bersaing,” jelasnya.
kha