internet
Senin, 6 September 2010 14:36 WIB Solo Share :

Amuk Rakyat desak SBY tegas sikapi konflik dengan Malaysia

Solo (Espos)–Aliansi Masyarakat Untuk Kesejahteraan (Amuk) Rakyat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertegas sikap politik terhadap Malaysia yang dinilai telah merongrong kedaulatan RI.

Desakan tersebut disampaikan Amuk Rakyat dalam aksi yang digelar di Bunderan Gladak, Senin (6/9). Puluhan massa Amuk Rakyat yang terdiri atas elemen mahasiswa dan masyarakat ini tiba di kompleks Bunderan Gladak sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka membentangkan poster berisi desakan kepada SBY lebih tegas dalam menyikapi konflik dengan Malaysia. Mereka juga menyerukan agar era pemerintahan SBY-Budiyono diturunkan karena dinilai tak mampu memimpin negaranya.

Perlu diketahui, pada Senin-Rabu (6-8/9), Indonesia dan Malaysia tengah mengadakan perundingan di Kinabalu Malaysia. Perundingan tersebut akan membahas soal perbatasan Indonesia-Malaysia yang tengah marak dibicarakan. Melalui momentum tersebut, Amuk berharap lahir sebuah keputusan yang bisa diterima rakyat Indonesia. “Pemerintahan SBY harus menuntut tanggung jawab Malaysia atas berbagai pelanggaran kedaulatan yang dilakukan negeri serumpun tersebut,” papar pejabat humas Amuk, Tuti Widianingrum saat ditemui wartawan di lokasi.

Tuti mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan SBY yang memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Menurutnya, SBY tidak memiliki nilai tawar untuk mempertahankan kedaulatan secara politik, ekonomi, dan budaya. “Kalau saya mendengarkan pidatonya, SBY seolah-olah hanya ingin mencari aman saja,” tegas Tuti mengungkapkan kekesalannya.

mkd

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…