SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang (Espos)--Kalangan partai politik (Parpol) mendukung upaya pemilihan gubernur (Pilgub) dilakukan melalui sistim perwakilan di DPRD, guna menghemat biaya dan mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.
Menurut fungsionaris DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zuber Safawi, secara yuridis sah-sah saja Pilgub dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
“DPP PKS sedang melakukan kajian Pilgub dipilih melalui perwakilan di DPRD, karena suara untuk itu sangat kuat,” katanya pada diskusi dengan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Pemprov Jateng di Semarang, Sabtu (4/9).
Untuk mengembalikan Pilgub dipilih oleh DPRD seperti pemerintahah orde baru (Orba) sambung ia, memang perlu dilakukan ravisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur Pilgub secara langsung.
Namun Zuber mengingatkan di tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Dewan, bila Pilgub dikembalikan ke DPRD bisa menimbulkan masalah.
“Memang dilema, tapi Pilgub melalui sistem perwakilan di DPRD bisa menghemat biaya dan konflik sosial di masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD Jateng.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, juga sependapat Pilgub dipilih melalui DPRD, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.
“Jadi calon gubernur dipilih anggota DPRD, kemudian calon gubernur terpilih dimintakan persetujuan Presiden,” tandas dia.
PKB lanjut Kadir, akan mendukung upaya amandemen UU No 32/2004 untuk mengembalikan Pilgub melalui sistim perwakilan di DPRD.
“Amandemen UU No 32/2004 mutlak dilakukan bila ingin mengembalikan Pilgub kepada DPRD,” ujarnya.
Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Muchamad Yuliyanto menyatakan, Pilgub dikembalikan ke DPRD bukan merupakan kemunduran demokrasi.Pasalnya secara prinsip demokrasi, Pilgub dilakukan melalui perwakilan (DPRD) atau dilakukan secara langsung oleh rakyat sama saja.
“Pilgub dilakukan melalui perwakilan dan langsung, sama-sama demokrasi, jadi bukan kemunduran,” tegas dia.
Dia setuju untuk Pilgub dipilih melalui DPRD karena ongkosnya lebih murah, dibandingkan dengan Pilgub langsung.
oto