SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) resmi menolak pembangunan gedung baru DPR yang membutuhkan biaya pembangunan Rp 1,6 triliun itu. Kesimpulan PAN didapat setelah melalui rapat pada Sabtu (4/9) malam.
“FPAN kalau desainnya seperti ini kita akan menolak dan minta itu di-review,” ujar Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy ketika berbincang, Minggu (5/9).
Rapat tentang sikap FPAN yang menolak itu, diadakan Sabtu malam sehabis buka puasa dengan tuan rumah Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais.
Tjatur menjelaskan menurut info yang dikumpulkan dari rekan-rekan sefraksinya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dinilai kurang terbuka dalam menentukan desain, anggaran, hingga fasilitas gedung baru ini.
“Tidak banyak mengetahui. Kemudian sampai anggaran Rp 1,6 triliun untuk apa saja tidak banyak info. Transparansi kurang, katanya ada sayembara, tapi tiba-tiba bentuknya sudah jadi saja. Harga itu (Rp 1,6 triliun) sedemikian besar,” jelas Tjatur.
Bila gedung DPR baru itu dimaksudkan untuk menampung lima staf ahli tiap anggota DPR, maka pembangunan gedung bisa merupakan extension (pengembangan) dari gedung DPR yang lama.
“Bentuk dan fasilitasnya tidak berbeda dengan yang ada sekarang ini. Jatuhnya paling Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar sudah cukup. Kalau pun ada sarana olahraga itu di belakang ada lapangan tenis dan badminton, Senayan dekat,” imbuhnya.
Lagipula, dengan anggaran yang jauh lebih efisien itu, anggarannya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting bagi negara. Seperti menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) seperti pesawat tempur atau kapal induk, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
“Lebih penting menjaga kedaulatan kita saat ini,” tegas Tjatur.
Bila nanti DPR membangun gedung baru pun, imbuhnya, FPAN rela untuk tetap menempati gedung lama. Sikap FPAN ini akan disampaikan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk bisa dibawa ke rapat paripurna.
“Harus dilakukan efisiensi besar-besaran dengan kedepankan prinsip kesederhanaan dan kepatutan. DPR bisa dijadikan contoh untuk pemerintah dalam memperketat anggaran perkantoran,” tegasnya.
dtc/tiw