SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
DPR pun diminta menunda proyek ini agar protes tidak terus terjadi.
“Penundaan dilakukan dengan tujuan mengkaji ulang untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih dapat diterima. Bahan kajian yang paling utama adalah dasar-dasar perencanaan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja,” kata Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Endy Subijono kepada detikcom, Sabtu (4/9).
DPR harus memiliki alasan yang sudah teruji mengenai rencana pembangunan gedung baru tersebut. Misalnya saja, apakah alasan penambahan ruang yang selama ini selalu disebutkan sudah diuji dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
“Proyek ini kan dibiayai oleh negara, jadi itu harus teruji oleh publik,” kata Endy.
Endy tidak ingin proyek ini akan digugat oleh masyarakat. Karena sebelumnya, sejumlah proyek seperti Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, bangunan sekolah yang rusak sebelum waktunya, dan bangunan publik seperti pasar tradisional.
Apalagi, gedung DPR merupakan salah satu ikon Indonesia. Tentu saja, perhatian rakyat untuk proyek ini lebih besar dari pada gedung-gedung lainnya.
“Pembangunan gedung baru DPR mempunyai dampak yang luar biasa. Proyek besar seperti ini tentu menuntut perencanaan dan perancangan yang transparan, lebih dari sekadar perancangan gedung publik biasa,” kata Endy.
dtc/nad