SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)–Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sragen bakal menindak tegas calon bupati/wakil bupati (Wabup) yang terbukti melakukan mobilisasi massa birokrat dan penggunaan fasilitas pemerintah/negara, lantaran tahapan Pilkada Sragen sudah dimulai.
Panwas Pilkada juga mencium indikasi keterlibatan aparat birokrasi dalam pertemuan yang mengarah pada calon bupati/Wabup tertentu di Desa Bandung, Kecamatan Ngrampal, Sragen, Rabu (1/9) siang.
Panwas melakukan investigasi atas leporan warga terkait pertemuan tersebut, namun Panwas masih melakukan pemantauan.
Ketua Panwas Pilkada Sragen, Danardi saat dihubungi Espos, Rabu kemarin, di sela-sela pemantauan pertemuan di Ngrampal, mengungkapkan, semua calon bupati/Wabup jangan sampai melakukan gerakan massa dengan melibatkan aparat birokrasi dan menggunakan fasilitas pemerintah/negara.
Dia mengancam, jika sampai ada bukti keterlibatan aparat birokrasi, baik pegawai negeri sipil (PNS) atau perangkat desa dan penggunaan fasilitas pemerintah yang mengarah pada calon bupati/Wabup tertentu akan ditindak tegas.
trh
Advertisement