SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pembangunan gedung baru DPR Rp 1,6 triliun mengundang protes. Wakil rakyat di Senayan dinilai mencabik-cabik keadilan publik. Semestinya para anggota DPR melihat bagaimana kondisi rakyat sekarang ini.
“Pembangunan gedung baru DPR merupakan kebijkan yang tidak sensitif, melukai rasa keadilan dan menyakiti hati rakyat,” kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Angger Jati WIjaya dalam siaran pers, Rabu (1/9).
Dia menjelaskan, dalam kebijakan pembangunan gedung baru itu, dinilai para penentu kebijakan perencanaan dan penganggaran telah membutakan diri terhadap fakta-fakta sosial yang ada di lingkungannya.
“Ada begitu banyak persoalan kerakyatan yang lebih memerlukan dukungan kebijakan penganggaran, ketimbang pembangunan gedung dan berbagai fasilits yang cenderung mengada-ada,” terangnya.
Yang diperlukan DPR, selaku pemegang mandat kedaulatan rakyat adalah dukunan yang berkorelasi terhadap upaya menuntaskan peran dan fungsinya, memulihkan kembali tingkat kepercayaan rakyat, atas kinerja dan moralitas politiknya serta tanggung jawab dan pemihakan politiknya terhadap prakarsa-prakarsa kedaulatan.
“Di mana keseluruhannya tidak berhubungan sama sekali dengan kemewahan gedung perkantoran dan apalagi fasilitas belanja, rekreasi, atau kebugaran,” tutupnya.
dtc/nad