Selasa, 31 Agustus 2010 01:31 WIB Klaten Share :

Mobdin Lebaran dinilai kebijakan politis tak etis

Klaten (Espos)--Peluang incumbent dalam memanfaatkan sejumlah kebijakan syarat politis kembali disorot.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Klaten Abdul Muslih menegaskan bahwa pemakaian mobil dinas (Mobdin) untuk Lebaran para pejabat dinilai salah satu bentuk kebijakan syarat politis yang tak etis.

“Secara aturan saja, (Mobdin untuk Lebaran pejabat-red) itu sudah tak etis. Apalagi bertepatan dengan masa kampanye Pilkada,” tegas Muslih kepada Espos di ruang kerjanya, Senin (30/8).

Fungsi utama Mobdin, kata Muslih, adalah untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan para pejabat. Namun, ketika mobil milik negara itu dipakai untuk keperluan Lebaran yang di luar tugas pemerintahan, maka hal itu sudah lepas dari tujuan utamanya.

“Mobdin itu semestinya diparkir di Pemkab jika dalam masa libur. Kalau ada kebijakan yang membolehkan dipakai, berarti itu tak benar. Apalagi kini menjelang Pilkada, maka sangat bermuatan politis,” paparnya.

Langkah pemarkiran Mobdin saat Lebaran, menurut Muslih selaras dengan aturan bahwa PNS harus netral dalam Pilkada.

Sebab, dengan adanya kebijakan mempersilakan Mobdin untuk Lebaran pejabat maka, diakui Muslih, hal itu tak bisa dipungkiri merupakan bagian untuk menarik simpatik para PNS.

asa

lowongan pekerjaan
Toko Cat Warna Abadi (WAWAWA), informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…