SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Komisi III DPRD Solo menantang Dinas Perhubungan (Dishub) untuk berani melakukan perubahan sistem pengelolaan Terminal Tirtonadi Solo secara fundamental. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III, Honda Hendarto dan Sekretaris Komisi III, Umar Hasyim menanggapi pergantian Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Tirtonadi, Selasa (31/8).
Komisi III menilai sejauh ini Dishub belum memiliki niat untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan terminal. “Harus ada perubahan sistem yang fundamental. Harus berani melakukan perubahan itu. Sampai saat ini belum ada paparan atau anggaran untuk perubahan sistem pengelolaan, jadi memang belum punya niat,” tegas Honda kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa.
Honda menegaskan semakin ditundanya perubahan pengelolaan maka akan semakin menambah potensi adanya pungutan liar (Pungli) di terminal. Dia menegaskan, untuk meminimalisasi Pungli maka harus ada sistem yang baik. Dia mengatakan eksperimen perubahan sistem pengelolaan bisa dilakukan mulai saat ini tanpa harus menunggu pembangunan terminal selesai.
Hal senada disampaikan Umar Hasyim. Dia mengatakan pergantian Kepala UPTD Terminal sudah berulang kali dilakukan sehingga saat ini yang harus dilakukan adalah memperbaiki manajemen pengelolaan untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan. Umar menilai digantinya Kepala UPTD Terminal, Muhammad Arif Mutaqin terlalu cepat. Sebab, Arif baru menjabat selama tiga bulan sehingga masih melakukan adaptasi dan belum bisa dinilai kinerja sesungguhnya.
“Mempelajari masalah saja belum selesai sudah diganti. Ini menunjukkan lemahnya penempatan personel yang dilakukan oleh Walikota. Dan dulu, Walikota sendiri yang bilang tidak akan begitu saja mengganti. Ada apa dengan pergantian ini,” ungkap politisi PAN ini. Umar mengingatkan pergantian pimpinan di Terminal Tirtonadi tidak serta-merta akan menuntaskan masalah di terminal. Pergantian personel harus ditindaklanjuti dengan perubahan sistem pengelolaan.
dni