SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)–Mutasi ratusan staf administrasi, guru dan perawat dilingkup Pemkab Boyolali, Senin (30/8), membuat Bupati Seno Samodro angkat bicara.
Bupati mengatakan mutasi yang dilakukannya di tataran staf itu dilakukan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan kebutuhan organisasi. “Selain itu, mutasi itu juga untuk menyukseskan visi dan misi kami yang pro investasi,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (31/8).
Seno menambahkan mutasi yang dilakukannya itu nantinya juga akan menyentuh level dari eselon IV hingga eselon II. Namun, proses itu akan dilakukan bertahap, sesuai dengan tingkatan yang ada.
Tolak terima SK
Sementara, puluhan staf korban mutasi yang dilakukan dua pekan lalu mengadu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut sumber di BKD, mereka meminta kejelasan atas mutasi itu. Pasalnya, mutasi itu banyak unsur politis atas pelaksanaannya.
Salah satu yang mengadu yakni Dwi Hastuti. Guru SDN Jagoan 2 Sambi ini menolak menerima SK mutasi yang diberikan oleh BKD. Pasalnya, dirinya dimutasi di Kecamatan Wonosegoro. Padahal kediamannya berada di Kecamatan Sambi atau berjarak sekitar 60 km dari Sambi.
Kepada wartawan, Dwi Hastuti mengatakan awalnya dirinya mengajar di SDN Sendangrejo I Klego. Karena mengalami sakit penyempitan saluran kencing dan perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut, dirinya kemudian mengajukan pindah. “Tanggal 24 Juli lalu saya memperoleh kabar mutasi ke SDN Jagoan 2 Sambi. Baru tanggal 2 Agustus SK mutasi keluar,” papar dia di BKD.
Baru mengajar sekitar tiga pekan, jelas Dwi, dirinya kemudian memperoleh informasi untuk ke BKD menerima SK mutasi. Ternyata, dirinya dipindah ke SDN Gunungsari 2 Wonosegoro. “Padahal saya harus menggunakan selang kateter untuk mengatasi penyakit saya. Tetapi mengapa baru tiga pekan mengajar saya harus dipindah lagi,” jelas Dwi.
fid