SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Espos)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten belum memiliki data valid terkait jumlah rumah tak layak huni (RTLH) serta persebarannya di seluruh pelosok kabupaten.
Untuk itulah, Pemkab Klaten melakukan pendataan warga miskin yang masih tinggal di RTLH.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Klaten, Bambang Sigit Sinugroho, Senin (30/8), mengatakan, belum adanya data RTLH membuat Pemkab grobyakan saat akan ada bantuan rehab RTLH dari Pemerintah Pusat maupun pihak lain.
“Makanya supaya ke depan tidak grobyakan lagi, tahun ini diadakan pendataan RTLH melalui pemerintah desa (Pemdes),” jelasnya kepada wartawan di Klaten.
rei