Senin, 30 Agustus 2010 12:58 WIB News Share :

Mendagri minta kepala daerah ikuti imbauan KPK

Jakarta–Mendagri Gamawan Fauzi mendukung imbauan KPK agar pejabat dan penyelenggara negara menolak pemberian parsel Lebaran.

Imbauan ini diharapkan diikuti kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan
walikota.

“Saya sudah melaksanakan sejak menjadi gubernur dan saya juga mengimbau untuk dilaksanakan hingga saat ini,” kata Gamawan saat dihubungi detikcom, Senin (30/8).

Bukan hanya bagi kepala daerah, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
juga dia menerapkan kebijakan menerima parsel. Dan meski bukan imbauan
pertama kali, seruan dari KPK itu baik untuk dilaksanakan.

“Agar tidak ada seorang pun pejabat yang diantari parsel,” imbuhnya.

Sejumlah kepala daerah menyambut imbauan KPK mengenai parsel Lebaran itu dengan berbagai tanggapan. Ada yang menerima, ada juga yang menolak dan membolehkan menerima parsel. Misalnya saja Gubernur Jateng Bibit Waluyo.

Dia membolehkan pejabat di lingkungannya menerima parsel.

“Kalau saya, nggak apa-apa itu. Wong mau ngasih kok mau ditolak. Kecuali
kalau saya maksa, misalnya minta parsel, itu lain,” kata Bibit usai
menemui Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang di ruang kantornya, Jl
Pahlawan, Semarang, Kamis (26/8).

Sedang di Jawa Barat lain lagi. Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Dede
Yusuf justru sibuk dengan proyek ucapan kartu Lebaran bergambar foto
masing-masing. Total dana yang digunakan oleh APBD Jabar ini mencapai Rp 1,5 miliar.

dtc/nad

lowongan kerja
lowongan kerja PT. Tirtakencana tatawarna, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Ramadan di Bumi Pancasila

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (7/6/2017). Esai ini karya M. Zainal Anwar, dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah zainalanwar@gmail.com Solopos.com, SOLO–Di bawah ideologi Pancasila, menjalani puasa Ramadan di Indonesia menyajikan kemewahan luar…