SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Imbauan ini diharapkan diikuti kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan
walikota.
“Saya sudah melaksanakan sejak menjadi gubernur dan saya juga mengimbau untuk dilaksanakan hingga saat ini,” kata Gamawan saat dihubungi detikcom, Senin (30/8).
Bukan hanya bagi kepala daerah, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
juga dia menerapkan kebijakan menerima parsel. Dan meski bukan imbauan
pertama kali, seruan dari KPK itu baik untuk dilaksanakan.
“Agar tidak ada seorang pun pejabat yang diantari parsel,” imbuhnya.
Sejumlah kepala daerah menyambut imbauan KPK mengenai parsel Lebaran itu dengan berbagai tanggapan. Ada yang menerima, ada juga yang menolak dan membolehkan menerima parsel. Misalnya saja Gubernur Jateng Bibit Waluyo.
Dia membolehkan pejabat di lingkungannya menerima parsel.
“Kalau saya, nggak apa-apa itu. Wong mau ngasih kok mau ditolak. Kecuali
kalau saya maksa, misalnya minta parsel, itu lain,” kata Bibit usai
menemui Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang di ruang kantornya, Jl
Pahlawan, Semarang, Kamis (26/8).
Sedang di Jawa Barat lain lagi. Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Dede
Yusuf justru sibuk dengan proyek ucapan kartu Lebaran bergambar foto
masing-masing. Total dana yang digunakan oleh APBD Jabar ini mencapai Rp 1,5 miliar.
dtc/nad