SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menganggap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo cukup menguras tenaga dan terkesan bertele-tele dalam pengusutan dugaan Pungli di Terminal Tirtonadi kurun waktu 2007-2009.
Hal itu dibuktikan dengan belum adanya penetapan seorang tersangka, padahal sejumlah data dan bukti yang sudah terkumpul dianggap sudah cukup menjadi dasar utama menaikkan status ke tahap penyidikan.
Demikian ditegaskan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat ditemui wartawan di kantornya akhir pekan lalu.
Mencuatnya kasus dugaan Pungli di terminal diakuinya sebagai persoalan lama. Bahkan, dugaan Pungli itu diyakini sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Dengan demikian, memudahkan Kejari dalam menelusuri dugaan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian uang negara.
“Semua orang sebenarnya sudah mengetahui kalau dugaan Pungli itu sudah cukup kuat. Informasi yang kami terima, khusus di terminal telah terjadi dugaan Pungli yang menyebabkan kerugian hampir Rp 1 miliar setiap tahunnya. Di sini, kami minta Kejari serius menanganinya dan segera menetapkan tersangka sebanyak-banyaknya. Hal itu penting dilakukan guna menghindari prasangka yang tidak-tidak (seperti ada permainan -red),” ulas dia.
Menurut dia, aktor yang melatarbelakangi terjadinya Pungli di terminal cukup kompleks. Artinya, dugaan Pungli di terminal dapat terjadi bukan saja ulah para pejabat yang ada di lingkungan terminal. Sebaliknya, selain dari kalangan eksekutif terdapat pula unsur legislatif yang memiliki peran besar. Hal itu wajar terjadi, saat unsur eksekutif dan legislatif menyamakan visi dan misi terkait pendapatan di terminal per tahunnya.
“Kami meyakini memang ada dana yang menjadi bancakan para eksekutif dan legislatif. Makanya, dari awal kami tandaskan Kejari harus mencari tersangka sebanyak-banyaknya. Tidak perlu tebang pilih dalam kasus ini. Semua yang tersangkut harus diproses secara hukum,” kata dia.
Selain mendesak segera ditetapkannya tersangka, Boyamin Saiman juga menyayangkan sikap Walikota Solo, Jokowi yang terkesan menutupi borok dan melindungi para pejabat yang menikmati aliran dana haram tersebut.
Mestinya, Pemkot segera mengambil langkah bijak dengan menerapkan sistem pusnishment dan reward bagi seluruh pejabat yang ada. “Jangan sampai slogan Berseri Tanpa Korupsi hanya sebatas slogan. Kami juga meminta, pengusutan ini jangan sampai terjadi hangat-hangat tahi ayam sebagaimana kasus yang sudah-sudah. Apapun yang terjadi harus diproses seadil-adilnya,” terang dia.
Berdasarkan data yang dihimpun Espos, Kejari Solo sudah memeriksa puluhan orang terkait pengusutan dugaan Pungli di terminal. Hal itu termasuk mantan Kepala UPTD Terminal Tirtonadi, Sardjono, beberapa staf di UPTD terminal, dan Kepala Dishub Solo, Yosca Herman Soedrajat. Di mana, keseluruhan orang yang didatangkan di Kejari berstatus sebagai narasumber yang dianggap mengetahui seluk-beluk dugaan Pungli di terminal.
Kendati sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, namun Kejari belum berani menetapkan tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara tersebut.
Menurut Kasi Datun, Ikeu Bahtiar mewakili Kajari Solo, Sugeng H, sedianya dalam waktu dekat pihaknya juga berencana memangil sejumlah kepala dinas di luar Dishub. Hal itu terkait dengan penelusuran laporan keuangan secara detail dari UPTD terminal ke Pemkot Solo.
“Ya, setelah ini kami akan memeriksa dinas lain juga. Hal itu wajar, mengingat dalam kasus ini kan berurusan dengan penghasilan keuangan daerah. Di samping itu, memang hingga saat ini kami belum menetapkan satu orang tersangka pun. Tentunya, kami harus hati-hati dan melalui berbagai tahapan terlebih dulu sebelum mengarah ke sana (penetapan tersangka -red),” jelas Ikeu sesaat setelah memeriksa Kepala Dishub akhir pekan lalu.
pso