SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengirimkan data berisi 18 orang tenaga honorer yang tercecer dalam database A kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diusulkan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Hal tersebut diungkap Kepala BKD, Sardiyono kepada Espos, Sabtu (28/8). Sardiyono menjelaskan, dikirimnya data susulan dalam database A kepada BKN sudah sesuai dengan surat edaran (SE) Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) No 5/2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Mengacu kepada SE Menpan, kami sekarang ini sudah melakukan pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Dan sesuai dengan petunjuk SE, data akan kami kirim paling lambat 31 Agustus ini,” terangnya.
Terkait pendataan tenaga honorer, Sardiyono menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembagian ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah mendata tenaga honorer yang tercecer dalam database A kemudian kategori B adalah melakukan validasi data tenaga honorer yang tercantum dalam database B.
Tenaga honorer yang tercantum dalam database B adalah mereka yang didata pada akhir 2005 dan digaji dengan anggaran non-APBN serta non-APBD.
“Tenaga honorer yang tercantum dalam database A sekarang ini sudah diangkat semua menjadi PNS. Nah dalam proses pendataan hingga pengangkatan itu memang ada beberapa yang tercecer. Jumlahnya berdasarkan pendataan yang kami lakukan ada 18 orang. Data ini sudah dalam proses dikirim ke Jakarta,” ujarnya.
Setelah mengirim susulan database A, imbuh Sardiyono, masih mengacu kepada SE Menpan akan dikirim lagi data tenaga honorer yang tercantum dalam database B. “Sesuai ketentuan, kami akan mengirim hasil validasi database B kepada Menpan paling lambat 31 Desember untuk diproses,” ujarnya.
Mengenai tujuan pengiriman data tenaga honorer, menurut Sardiyono, memang diusulkan sebagai CPNS. Namun demikian usulan tersebut tidak langsung diterima karena seribuan tenaga honorer yang ada harus mengikuti ujian terlebih dulu untuk mengukur layak tidaknya mereka bekerja sebagai pegawai pemerintah.
aps