“18 Agustus lalu Menteri Luar Negeri mengatakan penangkapan di kedaulatan kita, tapi di situ terkuak petugas kita dimodalkan GPS mati, kalau petugas kita mengandalkan peta jangan-jangan itu tidak terjadi di wilayah negara kita,” kata pakar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana, dalam diskusi bertajuk ‘Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati”’di Restoran Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/8).
Selain itu Hikmahanto menilai pemerintah kurang tegas melakukan diplomasi penyelesaian masalah penangkapan petugas KKP oleh Malaysia, dan penangkapan 7 nelayan Malaysia oleh Indonesia, pada saat yang sama, Jumat (13/8) lalu.
“Jadi kalau itu wilayah kedaulatan Indonesia, kenapa nelayan itu dilepaskan, yang dipersepsikan oleh publik bahwa ini terjadi barter,” katanya.
Sementara anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, GPS yang rusak itu ketika di cek kembali ternyata berfungsi aktif.
Roy juga mengatakan ketiga petugas KKP yang ditangkap tersebut kurang berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, saat berpatroli. “Jadi apakah mati atau ada sesuatu yang terjadi, mereka kurang koordinasi minimal dengan kepolisian air,” katanya.
inilah/rif