SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–DPR yakin Malaysia telah melakukan pelanggaran batas perairan Indonesia dan harus bersedia minta maaf.
“Pelanggaran pihak Malaysia itu jelas, Menlu meyakinkan meskipun GPS mati, petanya sudah dikonfirmasikan ke Malaysia dan Malaysia setuju,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo, dalam diskusi di Restoran Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/8). GPS adalah alat yang bisa memetakan wilayah perairan di batas terluar
Namun pada kesempatan yang sama, pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan jika peristiwa penangkapan petugas KKP terjadi di wilayah perairan Indonesia, Pemerintah Malaysia harus meminta maaf. “Ada masalah hukum, tapi nantinya politik. Tentukan dimana terjadinya penangkapan itu. Karena, kalau terjadinya di kita, Malaysia harus minta maaf. Tapi kalau terjadi di Malaysia, kita minta maaf,” tegas Hikmahanto.
Bukan ketegasan pemerintah Indonesia yang dinilai publik, melainkan adanya istilah barter yang dipersepsikan masyarakat, dengan dikembalikannya 7 nelayan Malaysia oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia mengembalikan 3 petugas KKP yang ditangkapnya.
“(Jadi) Mengapa tidak ada penyelesaian hukum? Hingga saat ini diplomasi antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Malaysia telah dilakukan, namun belum ada kesepakatan siapa yang seharusnya meminta maaf atas pelanggaran yang terjadi di perbatasan,” tukasnya.
inilah/rif