Jumat, 27 Agustus 2010 08:15 WIB Ekonomi Share :

ICW minta RUU Pencucian Uang segara disahkan

Jakarta–Tim Perumus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (27/8), rencananya kembali membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pembahasan rencananya digelar di Ruang Pansus D Lantai 3, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta. Rapat hari ini sedianya digelar pada 25 Agustus, namun batal karena rapat tidak kuorum.

“Perkembangan terakhir, empat fraksi berusaha menjegal pemberian Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ke KPK,” kata peneliti ICW, Febri Diansyah.

Menurut Febri, empat fraksi tersebut, yakni Golkar, PDI Perjuangan, PPP, dan Hanura bersikeras bahwa yang dapat menerima LHA PPATK hanyalah kepolisian dan kejaksaan. Alasannya, pemberian itu sudah sesuai dengan hukum acara. ICW pun mencurigai motif dari penolakan empat fraksi tersebut.

“Argumentasi tersebut tentu saja menyesatkan, karena hukum acara tidak hanya diatur dalam KUHAP, tapi juga di UU pemberantasan Korupsi, UU KPK, atau bahkan UU Pencucian Uang,” ujarnya. “ICW menuntut agar RUU ini segera disahkan.”

Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi UU, dinilai akan sangat membantu PPATK dalam mengusut aliran dana atau transaksi mencurigakan.

vivanews/rif

lowongan pekerjaan
PT. BPR Mitra Banaran Mandiri, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…