Jumat, 27 Agustus 2010 08:15 WIB Ekonomi Share :

ICW minta RUU Pencucian Uang segara disahkan

Jakarta–Tim Perumus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (27/8), rencananya kembali membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pembahasan rencananya digelar di Ruang Pansus D Lantai 3, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta. Rapat hari ini sedianya digelar pada 25 Agustus, namun batal karena rapat tidak kuorum.

“Perkembangan terakhir, empat fraksi berusaha menjegal pemberian Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ke KPK,” kata peneliti ICW, Febri Diansyah.

Menurut Febri, empat fraksi tersebut, yakni Golkar, PDI Perjuangan, PPP, dan Hanura bersikeras bahwa yang dapat menerima LHA PPATK hanyalah kepolisian dan kejaksaan. Alasannya, pemberian itu sudah sesuai dengan hukum acara. ICW pun mencurigai motif dari penolakan empat fraksi tersebut.

“Argumentasi tersebut tentu saja menyesatkan, karena hukum acara tidak hanya diatur dalam KUHAP, tapi juga di UU pemberantasan Korupsi, UU KPK, atau bahkan UU Pencucian Uang,” ujarnya. “ICW menuntut agar RUU ini segera disahkan.”

Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi UU, dinilai akan sangat membantu PPATK dalam mengusut aliran dana atau transaksi mencurigakan.

vivanews/rif

lowongan pekerjaan
CV. HORISON, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

SOLOPOS HARI INI
Sistem Kerja Densus Tipikor Hingga Pembangunan Pasar Klewer Timur

Halaman utama Harian Umum Solopos hari ini, Selasa (17/10/2017), memberitakan tentang pola kerja Densus Tipikor. Solopos.com, SOLO – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan tentang sistem kerja Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Densus terbaru itu akan mengadaptasi sistem…