SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo, Agus Djoko Witiarso, mengatakan, kebijakan keringanan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kerkop, Purwodiningratan, merupakan kewenangan Walikota, Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Kamis (26/8), menanggapi kesulitan ekonomi penghuni lahan Kerkop. Menurut dia, penghuni lahan Kerkop mesti mengajukan permohonan keringanan biaya sewa Rusunawa, langsung kepada walikota. “Akan ada kebijakan dari Pak Wali tentang harga sewa. Perlakuan khusus tersebut berupa keringanan biaya sewa. Warga silakan mengajukan permohonan kepada walikota,” ujarnya.
Dia menjelaskan, keringanan biaya sewa Rusunawa tersebut bersifat sementara. Bisa diberlakukan selama satu atau dua tahun pertama. Di sisi lain, DPU berencana melakukan pendataan jumlah keluarga yang selama ini tinggal di lahan Kerkop.
Pada bagian lain, Kepala UPTD Rumah Sewa DPU Solo, Toto Jayanto, menyampaikan, sebelumnya penghuni lahan Kerkop mengaku kesulitan dana bila harus menyewa tempat di Rusunawa. Apalagi berdasar ketentuan, calon penghuni Rusunawa harus membayar biaya sewa di bulan pertama dan uang jaminan untuk dua bulan. Sedangkan biaya sewa Rusunawa Rp 100.000 per bulan untuk lantai I, Rp 90.000 per bulan untuk lantai II, Rp 80.000 per bulan untuk lantai III dan Rp 70.000 per bulan untuk lantai IV.
Selain biaya sewa, penghuni Rusunawa harus mempersiapkan dana lain untuk membayar listrik dan air. Daya listrik tiap kamar 900 watt, sedangkan pengadaan air melalui sumur dalam. “Estimasi kebutuhan dana tiap bulan sekitar Rp 200.000. Tapi untuk di awal bulan memang lebih banyak karena juga harus bayar jaminan dua bulan,” terang Toto.
kur