Rabu, 25 Agustus 2010 19:53 WIB News Share :

Publik berhak tahu sakit Kapolri

Jakarta--Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) cuti selama seminggu karena sakit.

Namun belum ada kejelasan sakit apa yang diderita Kapolri sehingga menimbulkan isu liar. Padahal, publik sebenarnya berhak tahu sakit apa yang diderita Kapolri.

“Karena Kapolri pejabat publik, ya publik berhak bertanya,” ujar Ketua Komisi Informasi Publik, Alamsyah, kepada detikcom, Rabu (25/8).

Menurut Alamsyah, kendati publik berhak menanyakan, namun Kapolri berhak untuk tidak menjawab.

“Ini sama saja dengan wawancara, mereka boleh menjawab boleh juga tidak,” ucapnya.

Namun jika karena tidak menjawab, lalu berkembang spekulasi di masyarakat, maka risiko harus ditanggung oleh si pejabat publik.

Sebelumnya, Kabid Penerangan Umum (Penum) Mabes Polri Kombes Pol Marwoto Soeto mengatakan, pejabat di Mabes Polri belum tahu sakit yang diderita oleh Kapolri. Sebab, tidak ada pejabat di Polri yang berani menanyakan.

“Kita belum tahu sakitnya apa, kita nggak berani tanya,” ujar Marwoto.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…