Rabu, 25 Agustus 2010 08:35 WIB News Share :

Pemerintah ampuni koruptor, trust masyarakat berkurang

Jakarta – Wibawa pemerintah terkait pemberantasan korupsi sedang diuji. Pemberian remisi dan grasi kepada koruptor dinilai akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat luar negeri.

“Kepercayaan masyarakat luar negeri bakal turun. Trust (kepercayaan) kepada pemerintah dalam memerangi korupsi pasti berpengaruh,” kata pengamat politik UI Iberamsjah saat berbincang dengan detikcom, Selasa (24/8) malam.

Menurut Iberamsjah, sikap pemerintah yang mengampuni koruptor bisa menjadi titik balik pemberantasan korupsi. Pemerintah telah mengorbankan perjuangan KPK yang selama ini yang telah bersusah payah menyeret banyak koruptor ke meja hijau.

“KPK itu enggak gampang nangkap, nyidik dan bawa orang ke pengadilan. Butuh waktu, strategi, akal agar bisa menjerat koruptor. Ini malah gampang saja diampuni. Kasihan sama KPK,” ucapnya.

Iberamsjah juga menyayangkan sejumlah tokoh Partai Demokrat (PD) yang membela besan SBY, Aulia Pohan bukan seorang koruptor. Menurut Iberamsjah, Aulia telah dipidana dan menjalani hukuman.

“Jelas-jelas dia koruptor, ini kok malah dibilang bukan? Jangan dibalik-balik dong. Di luar koruptor itu dihukum mati, ini malah dibebasin,” tuturnya.

Remisi dan grasi adalah keputusan politik. Sementara, tindakan penyelidikan dan pengadilan adalah sebuah mekanisme hukum.

“Jangan sampai keputusan politik mendegradasi keputusan hukum,” pungkasnya.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sapa Salah Seleh

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (17/11/2017). Esai ini karya Tito Setyo Budi, esais, sastrawan, dan budayawan yang tinggal di Sragen. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Ada pepatah tua dalam khazanah budaya Jawa, yaitu sapa salah seleh. Artinya,…