Rabu, 25 Agustus 2010 08:35 WIB News Share :

Pemerintah ampuni koruptor, trust masyarakat berkurang

Jakarta – Wibawa pemerintah terkait pemberantasan korupsi sedang diuji. Pemberian remisi dan grasi kepada koruptor dinilai akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat luar negeri.

“Kepercayaan masyarakat luar negeri bakal turun. Trust (kepercayaan) kepada pemerintah dalam memerangi korupsi pasti berpengaruh,” kata pengamat politik UI Iberamsjah saat berbincang dengan detikcom, Selasa (24/8) malam.

Menurut Iberamsjah, sikap pemerintah yang mengampuni koruptor bisa menjadi titik balik pemberantasan korupsi. Pemerintah telah mengorbankan perjuangan KPK yang selama ini yang telah bersusah payah menyeret banyak koruptor ke meja hijau.

“KPK itu enggak gampang nangkap, nyidik dan bawa orang ke pengadilan. Butuh waktu, strategi, akal agar bisa menjerat koruptor. Ini malah gampang saja diampuni. Kasihan sama KPK,” ucapnya.

Iberamsjah juga menyayangkan sejumlah tokoh Partai Demokrat (PD) yang membela besan SBY, Aulia Pohan bukan seorang koruptor. Menurut Iberamsjah, Aulia telah dipidana dan menjalani hukuman.

“Jelas-jelas dia koruptor, ini kok malah dibilang bukan? Jangan dibalik-balik dong. Di luar koruptor itu dihukum mati, ini malah dibebasin,” tuturnya.

Remisi dan grasi adalah keputusan politik. Sementara, tindakan penyelidikan dan pengadilan adalah sebuah mekanisme hukum.

“Jangan sampai keputusan politik mendegradasi keputusan hukum,” pungkasnya.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…