Rabu, 25 Agustus 2010 22:35 WIB Solo Share :

"Lokasi pedagang daging harus sesuai zoning"

Solo (Espos)–Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo siap menata ulang lokasi pedagang di sejumlah pasar tradisional berdasarkan atau penentuan zona lokasi penjualan komoditas atau zoning, di masing-masing pasar yang belum menerapkan zoning tersebut.

Hal itu ditegaskan Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo, menyusul adanya temuan dari pelaksanaan inspeksi mendadak (Sidak) oleh tim gabungan Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Solo, Provinsi dan Polda Jawa Tengah, Rabu (25/8) dini hari.

Sidak tersebut salah satunya menemukan ada pedagang di Pasar Legi yang menjual daging sapi dan daging babi di tempat yang sama. “Hal itu (menjual daging sapi dan daging babi di tempat yang sama-red), menyalahi kebijakan zoning yang sudah diterapkan dalam pengelolaan pasar,” kata Subagiyo ketika ditemui wartawan di Balaikota Solo, Rabu.

Terkait zoning lokasi penjualan di pasar-pasar tradisional, Subagiyo mengakui masih ada sebagian besar pasar yang belum menerapkannya. Saat ini baru di beberapa pasar seperti Pasar Gede, Pasar Gading, Pasar Hardjodaksino, Pasar Nusukan, Pasar Kadipolo dan Pasar Legi, yang sudah menerapkan zoning tersebut.

“Di sejumlah pasar, sudah ada zoning yang tegas, misalnya sayur di sebelah mana, buah di sebelah mana. Begitupun untuk daging, sudah ada pembagian los daging sapi, ayam atau babi. Bahkan di Pasar Gedhe, pedagang daging sapi atau kambing dipisahkan ruangnya dengan pedagang babi,” urainya.

Subagiyo menjelaskan di Pasar Legi, los antardaging letaknya berdekatan, tetapi tidak bercampur. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan menambah sekat untuk membedakan jenis daging. Selain itu, DPP juga mempersiapkan papan penanda jenis daging yang lebih jelas sehingga pembeli tak merasa tertipu.

Sementara tindakan tegas terhadap pedagang nakal, Subagiyo mengatakan kewenangannya berada di instansi penegakan peraturan daerah (Perda), yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dikatakannya, kewenangan DPP sebatas penyediaan fasilitas berjualan di pasar. Sedangkan untuk penanganan secara teknis, diserahkan ke dinas terkait.

sry

lowongan kerja
lowongan kerja, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Banner Toko

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…