Rabu, 25 Agustus 2010 22:30 WIB Solo Share :

Komisi IV akan panggil Disdikpora

Solo (Espos)–Komisi IV DPRD Solo akan memanggil Disdikpora, Kamis (26/8), untuk menanyakan tidak validnya data guru penerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan.

Anggota Komisi IV, Nindita Wisnu Broto menjelaskan, masalah tunjangan profesi merupakan salah satu masalah yang akan dibahas dalam rapat kerja itu. “Ada beberapa yang ingin kami tanyakan seperti BPMKS, DAK dan sertifikasi guru,” kata Nindita kepada wartawan di Gedung DPRD, Rabu (25/8).

Dia mengatakan, tahun ini sempat mencuat adanya dobel nama dalam data yang diajukan Disdikpora. Tahun lalu, lanjut dia, kasus serupa juga sempat terjadi yaitu adanya guru pensiun ataupun pegawai tata usaha didaftarkan untuk mendapatkan tunjangan. Nindita menegaskan, hal itu menunjukkan pengolahan data di Disdikpora masih lemah.

Ketua DPRD Solo YF Sukasno mengatakan, pihaknya telah menerima up date data dari Disdikpora. Dia mengatakan, pihaknya akan mencermati satu persatu nama dalam data itu setelah dalam data sebelumnya ada dobel nama. Dari pengecekan ini, kata Sukasno, ada guru yang tercecer dari pendataan. “Kalau kemarin dobel nama. Ini kami cek terutama yang SD, ada yang tercecer,” tegas Sukasno.

Di sisi lain, Nindita juga menyoroti belum cairnya Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Dia menyayangkan BPMKS masih belum cair hingga saat ini. Dia menyatakan, sosialisasi pelaksanaan BPMKS masih lemah sehingga saat pelaksanaan tidak bisa berjalan lancar.

Sekretaris Komisi IV Abdul Ghofar Ismail mengatakan, ada perbedaan persepsi antara Disdikpora dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) mengenai pencairan BPMKS. Dia mengatakan, sebenarnya perbedaan persepsi itu sudah dituntaskan, namun dirinya heran hal itu belum terlaksana di lapangan.

“DPPKA menilai tidak masalah kalau pencairannya tidak bersamaan. Sedangkan Disdikpora ingin semuanya lengkap, baru dicairkan. Ini sudah diselesaikan, tapi kok masih belum lancar,” tegas dia.

dni

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….