Senin, 23 Agustus 2010 23:58 WIB Solo Share :

“Pemberantasan Pungli tak jadi alasan turunnya PAD”

Solo (Espos)–Kalangan Komisi III DPRD Solo mengingatkan pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Terminal Tirtonadi tidak boleh menjadi alasan turunnya pendapatan asli daerah (PAD).

Bulan Juni lalu, pendapatan terminal susut Rp 40 juta jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang diduga masih marak adanya Pungli. Sekretaris Komisi III, Umar Hasyim menegaskan, pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Tirtonadi tidak boleh beralasan pemberantasan pungli akhirnya menurunkan PAD. “Hal itu tidak boleh menjadi alasan. Kalau menurut saya, ketika Pungli diberantas maka seharusnya PAD bisa naik,” ungkap Umar kepada Espos di Gedung DPRD, Senin (23/8).

Politisi PAN itu menegaskan, ketika Pungli dihapuskan, maka semua pendapatan akan masuk ke dalam PAD sehingga pendapatannya akan utuh. Namun, lanjut dia, kenyataan yang ada di lapangan Pungli di terminal biasanya diperoleh dari kelebihan pembayaran uang peron atau retribusi masuk bus. “Pungli ini biasanya dari kelebihan pembayarannya. Jadi setoran PAD tetap dan kemudian sisa pembayaran itu yang dimanfaatkan oleh para oknum itu,” terang dia.

Umar meminta UPTD melakukan evaluasi mengenai penurunan PAD dalam bulan itu. Sebab, lanjut dia, dari perhitungan yang ada selama Januari-Juli 2010, PAD dari terminal baru mencapai Rp 1,6 miliar. Angka itu jauh dari target PAD dari terminal yaitu Rp 3,8 miliar.

Dari data yang diperoleh Espos, PAD terminal bulan Juni mencapai Rp 210.709.350. Pendapatan itu lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu Rp 252.541.650. “Kalau terminal bekerja secara optimal, apalagi ini mendekati Lebaran, kami yakin bisa terkejar target itu,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Umar juga mengingatkan, pemberantasan pungli tidak hanya dilakukan pada peron dan TPR, namun juga dilakukan di tempat parkir. Dia mengatakan, tarif parkir tetap harus mengacu pada Perda Perparkiran.

Di sisi lain, Komisi III menjadwalkan ulang klarifikasi terhadap sejumlah pegawai UPTD terminal mengenai dugaan penyimpangan dana di terminal itu. Ketua Komisi III, Honda Hendarto mengatakan, rencana awalnya klarifikasi dilakukan hari ini, namun jadwalnya bertabrakan dengan agenda Pansus.

“Akan dijadwalkan. Sebenarnya hari ini kami siapkan, tapi ternyata berbenturan dengan jadwal Pansus. Ternyata sekarang Pansusnya ditunda. Tetap akan diklarifikasi,” kata Honda.

dni

Bagian Sirkulasi SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Dirawat dan Merawat Cendekiawan Soedjatmoko

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (19/8/2017). Esai ini karya Nur Fatah Abidin, mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah ikbenfatah@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada Rabu, 15 Agustus 2017, pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada delapan…