Minggu, 22 Agustus 2010 16:59 WIB News Share :

Pemberian grasi, SBY dianggap pro korupsi

Jakarta–Pemberian grasi dan remisi terhadap para koruptor, telah melukai hati rakyat yang menginginkan penegakan hukum seadil-adilnya. Presiden SBY dinilai pro terhadap korupsi.

“SBY justru memberi grasi dan remisi pada koruptor. Ini menunjukkan pemerintahan SBY tidak serius. Patut diduga, SBY itu pro pada korupsi, dan kontra pada pemberantasan korupsi,” ujar anggota Petisi 28, Haris Rusli dalam diskusi di Doekoen Coffee, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (22/8).

Haris mengatakan, dengan pemberian grasi dan remisi terhadap para pelaku korupsi, SBY telah mengingkari janji bahwa dia akan jadi pemimpin terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Haris menyebutkan, SBY lebih sibuk mengurusi pencitraan dirinya. Pengungkapan sejumlah kasus hanya agar ia dianggap pro penegakan hukum.

“Melalui satgas mafia hukum justru membentuk pencitraan dengan menggerebek sel mewah Ayin. Namun di sisi lain justru memberi remisi pada Ayin,” ucap Haris.

Seperti diketahui, terpidana kasus korupsi APBD Kutai Kertanegara, Syaukani Hassan Rais bebas setelah mendapat grasi dari pemerintah. Syaukani mendapat grasi dengan alasan kemanusiaan.

Selain itu, sebanyak 330 narapidana perkara korupsi di Indonesia mendapat remisi dalam rangka peringatan HUT ke-65 Republik Indonesia. Sebelas koruptor langsung menghirup udara bebas, salah satunya besan SBY, Aulia Pohan.

dtc/ tiw

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….